SUARA BAPTIS DI TANAH PAPUA

Peringatan Kematian Theys Berlangsung Sederhana
SENTANI-Peringatan peristiwa pembunuhan Ketua Presidum Dewan Papua (PDP) Theys Hiyo Eluay 10 November yang dikemas sebagai Hari Pelanggaran Bangsa Papua dan Deklarasi Port Numbay, diperingati Dewan Adat Papua (DAP) dalam bentuk ibadah syukur di rumah pendopo Alm Theys Hiyo Eluay, Jumat (12/11).
Ada hal menarik dalam peringatan ini. Ketua DAP Forkorus Yaboisembut, S.Pd kembali mempertanyakan kasus hilangnya Aristoteles Masoka yang merupakan sopir alm. Theys H Eluay 9 tahun silam, yang hingga kini tak diketahui kabar pasti kematiannya.
Forkorus melihat bahwa kematian tersebut akan sulit terungkap jika tak didorong oleh pihak lain seperti PBB. "Akan sulit mengingat. Ini kasus sudah cukup lama dan tak ada kemajuan serta kabar terakhir tentang kemana Aris," ungkap Forkorus. "Jangankan dia (Aris,red), kematian Opinus Tabuni yang terjadi di depan mata saja hingga kini aparat kepolisian belum berani mengungkap siapa pelaku penembakan tersebut," sambung pria yang berdomisili di Sabron, Sentani Barat ini.
Untuk diketahui, peringatan kematian Theys ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang dihadiri ratusan masyarakat adat. Peringatan kali ini berlangsung secara sederhana dan hanya dihadiri sekitar 30-an warga.
Usai Ibadah Syukur yang berlangsung sekitar 45 menit itu, acara dilanjutkan dengan penyampaian pesan-pesan moral dan orasi oleh Ketua DAP. Setelah itu, acara berlanjut dengan ziarah dan peletakan krans bunga ke makam Theys.
Forkorus dalam orasinya mengungkapkan, sejarah bangsa Papua sampai saat ini masih diperdebatkan oleh bangsa-bangsa lain. Hal itu dibuktikan dengan akan keluarnya sebuah buku yang dikarang oleh seorang profesor dari Inggris mengenai Pepera yang dianggap cacat secara hukum.
"Kita tunggu saja isi dari buku itu. Kita harapkan kehadiran buku tersebut bisa menjadi gambaran atau realita sesungguhnya mengenai kondisi saat itu. Saya pikir buku tersebut telah teruji ilmiahnya, karena dicetak dan dikarang oleh seorang profesor," tandasnya, kemarin.
Menurut Forkorus, kendati Bangsa Indonesia telah melewati era reformasi, namun pelanggaran HAM masih saja terjadi di Papua. Pembunuhan terhadap rakyat masih terus berlangsung, tapi sayangnya hukum bangsa ini tidak bisa berbuat apa-apa untuk menindak para pelakunya.
Hal yang paling konkrit adalah, sejak dulu sampai sekarang ini penduduk Papua tidak bertambah, sementara jumlah penduduk di negara tetangga PNG, saat ini jumlahnya sangat meningkat tajam.
"Pada tahun 1986 lalu, jumlah penduduk Papua sekitar 800.000 jiwa, sementara jumlah penduduk PNG 900.000 jiwa. Tapi perkembangan pertumbuhan penduduk terkini, jumlah penduduk Papua baru 1,7 juta sedangkan jumlah penduduk PNG sekitar 7 juta. Kalau dipikir, seharusnya jumlah penduduk Papua paling tidak mendekati jumlah penduduk di PNG," bebernya.
Tidak signifikannya pertumbuhan penduduk Papua ini, kata Forkorus, karena sampai saat ini, di Papua masih terjadi fenomena genosida secara perlahan-lahan melalui Miras. Dengan begitu, Miras sengaja masuk secara besar-besaran ke Papua memiliki tujuan sistematis yakni ingin membunuh rakyat Papua secara perlahan-lahan.
Berdasarkan data yang ada, sudah banyak rakyat Papua yang menjadi korban akibat Miras. Karena itu, dirinya mengajak rakyat Papua untuk berhati-hati dibalik masuknya Miras ke Tanah Papua.
Disamping itu, kata Forkorus, kehadiran pembangunan Mall-Mall dan pusat perbelanjaan di Tanah Papua ini juga bagian upaya untuk memarjinalkan rakyat Papua. "Saya mengharapkan kepada rakyat Papua mulai saat ini stop menjual-jual tanah. Sebab, jika tanah ini terus dijual dan dibeli oleh orang-orang dari negeri lain, maka lambat atau cepat tanah yang ada di negeri ini akan habis," tandasnya.
Dikatakan, pembangunan adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk mengangkat harkat dan martabat orang Papua. Hanya saja, terjadinya pembangunan ini, tidak harus dengan menjual-jual tanah. Ada cara lain yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan tanah, air dan kekayaan negeri ini, yakni dengan sistem kontrak atau sewa.
Sebab, dengan sistem seperti ini, imbuh Forkorus, rakyat Papua akan diutungkan. Selain untung dari sisi finansial, juga mampu menyelamatkan tanah negeri ini dari kepemilikan atau kekuasaan pihak-pihak luar.
Sementara di akhir proses ibadah, Ketua Dewan Adat Papua, Forkorus Yaboisembut kembali mempertanyakan proses pengungkapan kasus hilangnya sopir Alm. Theys H Eluay 9 tahun silam yang hingga kini tak diketahui kabar pasti kematiannya.
Terkait hal itu, Forkorus menegaskan bahwa bukan saatnya saling menutupi mengingat bagaimanapun juga selama kasus belum terungkap, maka masyarakat akan terus meneriakkan dan mempertanyakannya. "Jika dengan cara selama ini tetap mentah maka saya pikir pihak luar perlu ambil bagian mendorong terungkapnya masalah itu," jelasnya.
Dikatakan, saat terjadi penculikan, Alm. Theys saat itu bersama dengan Aristoteles. Nah, yang menjadi pertanyaan mengapa jenazah Alm. Theys bisa ditemukan, sementara jejak Aris sampai sekarang bagai ditelan bumi.
Forkorus juga menolak tegas rencana pemerintah memindahkan lokasi makam Alm Theys. Menurutnya, jika berbicara soal tata ruang kota, pemerintah juga harus bercermin tentang tempat bersejarah yang sesungguhnya menyimpan heroik dan melekat di hati rakyat.
"Tidak hanya melihat kurang pantas, akhirnya memindahkan seenaknya. Setahu saya, pemerintah juga harus berpikir bahwa lokasi makam merupakan tempat bersejarah sehingga pantasnya adalah dipagari atau dijadikan sebagai sebuah monumen," bebernya.
"Jangan kita hanya berpikir soal bagaimana kota ini tetapi bercermin dari sejarah, bagaimana kita juga ikut melestarikannya," sambungnya lagi.
Disinggung soal peringatan 1 Desember yang sering disebut-sebuat sebagai hari kemerdekaan Papua Barat, Forkorus sekali lagi menegaskan bahwa peringatan tersebut dipastikan tak beda jauh dengan tahun sebelumnya yang diisi dengan ibadah serta meletakan krans bunga.
Namun jika akhirnya dinodai oleh aksi pengibaran Bintang Kejora (BK), mantan guru SD ini menyebutkan bahwa tindakan tersebut hanya pekerjaan orang tak bertanggungjawab yang ingin memperkeruh makna ibadah dan perayaan tersebut. Tapi kemungkinan lain, lanjutnya, jika aksi tersebut dilakukan, tak menutup kemungkinan ada pihak yang ingin menjadikan sebuah proyek semata. Hanya Forkorus tidak menjelaskan gamblang maksud proyek tersebut.
Ia juga menambahkan soal munculnya aksi penolakan bahkan meminta Gubernur Papua untuk menutup tambang emas di Paniai, solusinya adalah merespon apa yang diminta oleh masyarakat adat dengan cara duduk bersama.
"Saya pikir MoU adalah cara yang tepat untuk menyelesaikan persoalan tambang itu. Yang perlu diingat masyarakat setempat perlu dilibatkan dengan kerjasama saling menguntungkan itu dan bukan sebaliknya," pintanya. (mud/ade/fud)