Rabu, 21 Juli 2010 22:15

DPRP Tidak Restui Pemekaran Papua Tengah

Yunus Wonda: Stop Korbankan Rakyat Kecil

JAYAPURA—Wakil Ketua DPRP Yunus Wonda menegaskan bawha sikap Pemerintah Provinsi Papua dan DPR Papua sudah jelas tidak merestui Pemekaran Provinsi Papua Tengah.
Ketegasan DPRP ini muncul setelah, Tim Grand Design Pemekaran dan evalusi Daerah Otonom Baru di Indonesia oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri) pada Jumat pekan kemarin telah resmi menyerahkan Dokumen Grand Design ke Presiden dan Komisi II DPR RI, yang turur memberikan harapan kepada tokoh-tokoh politik yang selama ini memperjuangkan pemekaran Papua Tengah.
“Pemekaran wilayah baru itu bukan hal yang urgen, sehingga untuk sementara pemekaran wilayah di Papua tidak perlu apalagi provinsi,” terang Wonda kepada media ini di Jayapura, rabu (21/7) kemarin.
Wondan menjelaskan bahwa pada pertemuan Pemerintah Pusat dengan DPRP beberapa waktu telah dibicarakan tentang moratorium pemekaran daerah otonom baru khusus untuk Provinsi Papua.“Kami sudah dibicarakan dan kami sampaikan bahwa tidak boleh dulu ada pemekaran provinsi baru di Papua, kita tata dulu kabupaten pemekaran yang sudah ada. Kan pidato Presiden yang lalu itu mengatakan bahwa daerah pemekaran belum sempurn dan itu termasuk daerah pemekaran di Papua,” tambahnya.

Pemerintah pusat telah memberikan status daerah Otonomi Khusus bagi Papua yang juga dibarengi pemekaran kabupaten-kabupaten baru di Papua, sehingga yang terjadi adalah beban pembiayaan baik dari APBN maupun APBD. Ini menjadi catatan penting, sehigga yang harus dilakukan di Papua bukan lagi pemekan namun penataan daerah otonom baru yang sudah dilakukan itu yang lebih penting. Ditambahkan, pembentukkan Provinsi baru bukan menyelesaikan masalah pembangunan infrastruktur dan manusia di Papua seperti yang selalu diungkapkan para tokoh pemekaran wilalay baru untuk meyakinkan pemerintah pusat, namun yang terjadi adalah memunculkan persoalan-persoalan baru maupun lama.“Mau tidak mau kita harus mencari tenaga handal untuk kelola pemerintahan, dan orang dari luar papua akan mengalir lebih banyak ke papua, ini akan menimbulkan masalah baru lagi,” singgungnya.
Menyiggung soal sikap DPRP jika Pemerintah Pusat melakukan pemekraan wilayah, Wonda dengan nada dingin bahwa mengatakan bahwa sikap DPRP tidak berubah yaitu tidak atau belum pernah mewacanakan pemekaran Provinsi baru seperti Papua Tengah, karena pemekaran bukan solusi membangun manusia Papua.“Yang membentuk pemekaran itu kan orang-orang pensiunan yang sudah tidak lagi punya jabatan, bupati-bupati yang sudah habis dua periode, itu yang mereka buat masalah, jadi sebaiknya hentikan saja, jangan terus mengorbankan rakyat karena kepentingan jabatan dan uang,” tandas Wonda. (hen)