Jumat, 16 Juli 2010 22:15

Markus Haluk: Freeport Pembohongan Public

Pembentukan Tim Investigasi Uranium Jangan Jadi Lahan Proyek

JAYAPURA—Mencuatnya dugaan produksi  ‘uranium illegal’ yang dilakukan PT Freeport Indonesia, ternyata sebelumnya sudah tercium pihak Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua.   Hanya saja selama ini Freeport tidak mau terbuka, namun  justru melakukan pembohongan public.   Hal itu seperti diungkapkan  Ketua Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Markus  Haluk. Dikatakan, dugaan PTFI melakukan penambangan uranium sebenarnya pihaknya  sudah  mengetahui  jauh hari sebelumnya. Tapi mesti di pakai alat ukur  yang sama untuk melihat benarkah PTFI menambang uranium. “Sesuai dengan data yang ada pada kami sudah  lama PTFI produksi uranium,” tukasnya.
Menurutnya, selama ini PTFI melakukan pembohongan publik. Pemerintah Indonesia ditipu  tapi pemerintah Indonesia  menganggap lebih hebat.  Pasalnya, sejak tahun 1980-an PTFI memproduksi emas,  tapi pemerintah baru tahu 1990-1n.

“10 tahun setelah produksi  emas baru mereka tahu. Hal yang sama terjadi kini dunia sudah lama memproduksi uranium, tapi mungkin baru sekarang kita kaget bahwa dia produksi uranium. Kami punya foto dan data tentang itu banyak  logam ikutan yang lain yang selalu diproduksi PTFI,  tapi pemerintah ini kan boneka Amerika Serikat. Jadi ya sudah mau memproduksi apakah yang penting pemerintah dapat setoran dari PTFI. Pemerintah bisa dibayar dengan uang jadi terima saja apa yang dilakukan PTFI,”katanya.
Dikatakannya,  soal Tim Investigasi PTFI  rencananya dibentuk DPRP pihaknya pesimis bisa memberikan hasil maksimal, pasalnya, sebelumnya DPRP telah membentuk Tim ketika pihaknya  mendorong aspirasi tutup PTFI tahun 2006. Selanjutnya, pada Februari 2007 pihaknya menggelar demo  sembari menginap di DPRP. Akhirnya, DPRP  membentuk Pansus dengan alokasi dana  senilai Rp 20 miliar lebih.
Namun demikian, tambahnya, dana tersebut   habis dikorupsi. Jadi kalau DPRP bentuk lagi Pansus PTFI tak bedanya  melakukan korupsi  untuk mencari proyek  demi kepentingan DPRP.
Bahkan saat itu  DPRP mendorong sampai Profesor  Sumarlin mantan Menkeu di zaman Orba dan Profesor Victor Purba  telah melakukan  penelitian  di PTFI serta sudah menemukan hasilnya. Tapi  ketika ingin diumumkan Gubernur  Papua  Barnabas Suebu SH  membelokkan itu sesuai kepentingannya. “Suebu melihat ini sapi perah yang susunya mesti dinikmati Suebu Cs, karena itu jangan ditutup ini lingkaran pembohongan public,” tegasnya.
“Yang lalu kepentingan proyeknya diterima oleh Pansus PTFI kemudian lebih besarnya diterima susu oleh Suebu  sekarang susunya siapa yang mau diperas. Jadi DPRP setiap persoalan yang mau didorong  tak pernah konsisten  atau tak pernah sampai tuntas  Jadi Pansus Pansus ini dianggap sebagai income.  Mana  ada hasil yang benar dari Pansus nuntuk masyarakat.”
Dia  menambahkan, benar PTFI memproduksi  uranium  dan  pemerintah  juga mengetahuinya, tapi  pura pura tak tahu.  “Kalau dia tegas ancamamnya disintegrasi bangsa . Nanti  takutnya Amerika Serikat dukung Papua merdeka. Jadi PTFI adalah harga pertahanan terakhir  antara Papua dan pemerintan Indonesia,” tandasnya.
Menurutnya, apabila  pemerintah Indonesia mengkritik   PTFI  takut Amerika Serikat dukung Papua merdeka, tapi kalau Amerika Serikat dukung  pemerintah nanti rakyat Papua bingung. Jadi semua ini rakyat Papua yang terus dikorbankan.
“PTFI itu sejarahnya kan dibangun untuk kepentingan ekonomi negara negara asing . Papua diambil masuk kedalam NKRI bukan karena orang Papua yang dimaui oleh mereka tapi karena  di Papua ada ladang emas.
Sementara itu, Anggota Komisi C DPRP Yan Mandenas S.Sos kepada Bintang Papua di Press Romm DPRP, Jayapura, Jumat (16/7)   meminta manajemen PTFI  supaya membuka diri,  baik kepada DPRP maupun pemerintah pusat  untuk  melakukan investigasi dengan melibatkan tim ahli untuk mengambil sampel sebagai bahan untuk uji labolatorium, baik ahli atom maupun ahli geologi tambang.
“Kami rencana mengundang  tim ahli dari ITB maupun UPN Yogyakarta sehingga  mereka ini tentunya lebih mengetahui lebih mendalam  dan lebih memahami soal uranium,  karena informasi  ini sudah beredar sekilan lama tapi kita baru saja buka walaupun onformasi lisan tapi tentunya  masyarakat tak mungkin konsumsi informasi  lisan tanpa informasi  yang berkembang dari orang dalam PTFI,” tukasnya sengit.
Menurutnya,  pihaknya ingin selidiki  dengan baik karena apabila hal ini terjadi  maka merugikan negara dari sisi pendapatan.Pasalnya, APBN  dari hasil produksi PTFI  Rp 200 triliun pertahun.  “Yang kita dapat itu kurang lebih Rp 8 triliun untuk APBN. Papua  kurang lebih Rp 30 miliar yang dimasukan dalam mata anggaran APBD 2009,” tandasnya.
Karena itu, lanjutnya, pihaknya mendesak  pemerintah pusat  meninjau kembali  Kontrak Karya antara PTFI dan pemerintah Indonesia serta menelusuri masalah yang ada sehingga kalau masalah ini benar benar terjadi PTFI harus diberi sanksi dari pemerintah pusat.
Dia menjelaskan, pemerintah pusat dalam hal ini langsung dibawah presiden bisa memanggil manajemen PTFI sekaligus memback-up, sehingga informasi  ini bisa terlaksana  dengan baik dalam rangka investigasi lapangan.
“Tahap pertama DPRP turun investigasi lapangan. Sedangkan  tahap II pemerintah pusat turun terlibat untuk memperoleh  informasi akurat secara langsung di lapangan,” katanya.
Ketika ditanya Tim investigasi  sudah terbentuk, dia mengatakan,  pihaknya sedang  susun  Tim Investigasi PTFI  yang melibatkan  gabungan beberapa komisi  di DPRP yang membidangi bidang terkait dan pimpinan DPRP  yang akan terlibat secara langsung untuk investigasi ke PTFI. (mdc)