VIVAnews - Salah satu agenda yang dibahas Presiden dalam rapat konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada Rabu 14 Juli 2010 adalah mengenai kondisi Papua.
Staf Khusus Presiden bidang Otonomi Daerah, Velix Wanggai, menyebutkan, masalah Papua menjadi salah satu perhatian Presiden dua bulan belakangan ini.
"Beliau (Presiden) mengikut perkembangan Papua sejak Juni sampai Juli ini," kata Velix yang berdarah Papua itu saat diwawancara VIVAnews melalui telepon, Sabtu 17 Juli 2010.
Perhatian Presiden dimulai dari munculnya Surat Keputusan Majelis Rakyat Papua yang memutuskan calon dalam pemilihan kepala daerah harus putra asli daerah dua bulan lalu. SK ini kemudian ditanggapi pemerintah dengan mengirim Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan ke Jayapura. "Pertimbangan secara legal, sosiologis, SK itu tidak bisa diterima," kata Velix.
SK itu kemudian dianggap tak berlaku. Namun, sikap pemerintah ini dikapitalisasi oleh sejumlah elit lokal sehingga membuat situasi politik di Papua semakin panas. Puncaknya, 8 Juli lalu, ribuan warga Papua kembali menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran.
Velix menyebut, ada tiga tuntutan penting dari demonstrasi tersebut. Pertama meminta Otonomi Khusus dilaksanakan sepenuhnya. Kedua, menuntut referendum dan ketiga, meminta dialog internasional untuk masalah Papua.
Presiden, kata Velix, mengikuti informasi ini. Dalam Rapat Konsultasi, Presiden meminta jajarannya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Otonomi Khusus Papua. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden meminta untuk sementara diberlakukan moratorium pemekaran daerah.
"Evaluasi dilakukan untuk menyusun langkah-langkah terpadu, baik dari segi hukum, politik, ekonomi, dan kebudayaan," kata Velix. Dan evaluasi ini akan dilakukan secepatnya, sebelum Papua mengajukan anggaran 2011.
http://id.news.yahoo.com/viva/20100717/tpl-presiden-cermati-masalah-papua-fa55e98.html