SUARA BAPTIS DI TANAH PAPUA

Thursday, 09 December 2010 21:37
JUBI –-- Adanya pemberian legitimasi dalam workshop World Vision Internasional (WVI) terhadap kehadiran Forum Komunikasi Konstruktif Papua (FKKP), dinilai sebagai pencampuran hak politik untuk mendukung kekerasan di tanah Papua.

Hal tersebut disampaikan oleh Pdt. Socratez Sofyan Yoman, menyikapi acara tersebut yang telah digelar di Depok, bulan Agustus 2010 lalu. “WVI tidak perlu mengurusi hak politik Orang Papua, namun kalau memang WVI ingin menolong Orang Papua, dia harus mendorong dialog yang digagas oleh Orang Papua, dalam hal ini Dialog yang sekarang sedang didorong oleh beberapa intelektual Papua yaitu Pater Neles Tebay dan kawan-kawan, “ ujar Socrates Sofyan Yoman, kepada JUBI, di Padang Buloan, Abepura, Kamis (9/12).

Socratez sendiri merupakan salah satu pemimpin agama di Tanah Papua yang diundang dalam workshop World Vision International (WVI) yang dilaksanakan di Depok, Agustus lalu adalah Socrates Sofyan Yoman yang ternyata tidak dapat hadir dalam pertemuan tersebut menyesalkan pemberian legitimasi terhadap kehadiran Forum Komunikasi Konstruktif Papua (FKKP).

Dirinya mengakui tidak lagi respek terhadap apa yang dilakukan oleh WVI atas apa yang dilakukan di Depok Agustus lalu. “Kami melihat WVI sebagai alat yang hendak mendukung kekerasan di Tanah Papua, dia (WVI) bertopeng membangun Papua tetapi membawa agenda-agenda Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang identik dengan kekerasan, ekploitasi, diskriminasi,” ujar penulis buku Pemusnahan Etnis Melanesia yang mengundang kontra versi di kalangan masyarakat luas.

“Diantara 12 murid Tuhan Yesus, ada Yudas yang menjadi penghianat. WVI adalah murid Tuhan yang berkhianat pada pelayanan misi Kristus. Banyak lembaga-lembaga yang menggunakan label salib Kristus tetapi menindas umat Allah. Banyak aparatur negara yang mengaku Kristen, tiap minggu ke gereja tetapi melakukan kekerasan umat Allah.”

Workshop yang diprakarsai oleh WVI di Depok pada Agustus lalu melahirkan Forum Komunikasi Konstruktif Papua (FKKP) yang seolah-olah menjadi media pembanding dialog yang diusung Jaringan Damai Papua (JDP). (Aprila Wayar)