Segalanya Akan Dikenang

Apa saja yang kita lakukan. Akan Dikenang dalam Sejarah.

Salam Papua

"wa wa wa wa wa"Welcome Yandu Daily News"

BARNABAS SUEBU

“saya sangat heran karena kabupaten ini sangat maju dari kabupaten-kabupaten pegunungan lainnya saya sangat senang melihatnya, dan mungkin tahun-tahun kedepan kabupaten pegunungan Bintang ini akan menjadi kota terindah dan aman dipapua” Oksibil,22 Juni 2010.lihat: http://komapo.org

DAVID COVEY

“We can be a purpose-driven church. We can be a seeker-sensitive church. We can be an emergent and creative church. We can be a justice-and-peace church. We can be a conservative Calvinist church. But if we fail to hear the Holy Spirit of the living God, then all our serving will be futile and fruitless,”

PARES L.WENDA

Kesatuan mempunyai kekuatan, melebihi kekuatan senjata nuklir.Perlawanan apapun dalam perjuangan kebenaran, keadilan, persamaan derajat, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, mutlak harus bersatu. Ketika bersatu dan melawan pasti ada hasil.

PARES L.WENDA

"Hiduplah dalam alam kesadaran sejarah"
Hak Cipta SBP@2009.www.yanduwone.co.cc. Diberdayakan oleh Blogger.

KEKUATAN PERSATUAN

Dapat merunutuhkan kekuatan Firaun, Tembok Yeriko, Tembok Berlin.

Jesus

Save and bless us

Kesatuan-Melebihi Kekuatan Senjata Nuklir

Kesatuan mempunyai kekuatan, melebihi kekuatan senjata nuklir. By. Pares L.Wenda.
Perlawanan apapun dalam perjuangan kebenaran, keadilan, persamaan derajat, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, mutlak harus bersatu. Ketika bersatu dan melawan pasti ada hasil.

Powered By Blogger

Member

About Me »

yanduwone
Jayapura, Papua, Indonesia
****Hiduplah dalam alam kesadaran sejarah.Sejarah adalah identitas dan jati diri suatu bangsa.******
Lihat profil lengkapku

Link List


Demo Rakyat Papua [Jan,26-2011]

Buku Presiden Baptis Dilarang

Home � Massa Pikul Salib dan Peti Mati ke DPRP Sebagai Simbol Matinya Otsus dan MRP di Tanah Papua

Massa Pikul Salib dan Peti Mati ke DPRP Sebagai Simbol Matinya Otsus dan MRP di Tanah Papua

Rabu, 26 Januari 2011 17:02
Sejumlah Massa saat melakukan longmarch dari Abepura menuju Kantor DPRP dengan membawa kayu berbentuk Salib dan dua pati mati sebagai simbol matinya Otsus dan MRP di tanah Papua.

Sejumlah Massa saat melakukan longmarch dari Abepura menuju Kantor DPRP dengan membawa kayu berbentuk Salib dan dua pati mati sebagai simbol matinya Otsus dan MRP di tanah Papua.
JAYAPURA—Sebagaimana yang direncanakan sebelumnya, seribuan massa bersama sejumlah tokoh di Tanah Papua menggelar aksi unjukrasa di Kantor DPRP, Jayapura, Rabu (26/1) kemarin. Ribuan massa menuntut pemerintah segera menghentikan seluruh proses pemilihan MRP jilid kedua yang sedang berlangsung dan menjawab 11 rekomendasi musyawarah MRP beberapa waktu lalu. Menariknya, massa tersebut memikul salib (maksudnya membawa) serta mengarak dua peti mati sebagai simbol kematian Otsus dan MRP di Tanah Papua.Dalam kegiatan tersebut sekaligus dideklarasikan Teologia gereja gereja Papua tentang kegagalan pemerintah Indonesia memerintah dan membangun orang asli Papua yang ditandatangani Pdt Socrates Sofyan Yoman MA didampingi Ketua Sinode KINGMI di Tanah Papua Pdt Dr Benny Giay MA serta Wakil Ketua BP-AM Sinode GKI di Tanah Papua Pdt Drs Elly D Doirebo MSi. Alhasil, sejak pukul 07. 00 WIT massa yang datang dari Sentani, Genyem, Taja, Lereh berkumpul di Pemakaman Theys Eluay dan menuju Kantor MRP pada pukul 08.30 WIT. Sedangkan massa dari Keerom, Kotaraja, Abepura, Jayapura dan sekitarnya berkumpul di Kantor MRP. Lalu pukul 10.00 WIT menuju Jayapura. Seribuan massa itu juga membawa sejumlah spanduk dan pamflet yang intinya mendesak DPRP segera menjawab 11 rekomendasi hasil musyawarah MRP pada 9-10 Juni 2010 lalu.
Ketika berlangsung aksi unjukrasa dua peti dan salib tersebut masing masing bertuliskan Almarhum UU Otsus dan Almarhum MRP. Sedangkan pada salib bertuliskan RIP (Requiescat in Peace) UU Otsus dan MRP. Dua buah peti mati tersebut kemudian diserahkan pemimpin Gereja Gereja di Tanah Papua dan diterima Wakil Ketua I DPRP Yunus Wonda disaksikan sejumlah anggota DPRP.
Kepada pimpinan dan anggota DPRP massa menanyakan sejauhmana DPRP menindaklanjuti 11 rekomendasi musyawarah MRP pada 9-10 Juni 2010 yang telah dititipkan kepada DPRP untuk diserahkan kepada pemerintah pusat.
Terhadap hal ini Yunus Wonda secara singkat menjelaskan bahwa pihaknya telah menyerahkan 11 rekomendasi musyawarah MRP kepada pemerintah pusat tapi hingga kini belum ditanggapi.
Akhirnya, Wakil Ketua BP-AM Sinode GKI di Tanah Papua Pdt Drs Elly D Doirebo MSi membacakan deklarasi teologia gereja gereja Papua tentang kegagalan pemerintah Indonesia memerintah dan membangun orang asli Papua.
Deklarasi itu antara lain menyatakan. Pertama, Gereja Gereja makin diyakinkan bahwa proses proses ini mengulangi bentuk yang sama dari proses integrasi Papua yang bermasalah secara hukum dan budaya. Proses pelaksanaan Pepera 1969, merupakan akar permasalahan hukum dan demokrasi bagi rakyat Papua. Sejak diintegrasikan Papua dalam Indonesia, Papua telah menjadi wilayah bermasalah dalam kekuaaan pemerintah Indonesia.
Kedua, Bangsa Papua telah menjadi suatu “sejarah sunyi” yang mengarah kepada genocide. Wacana genocide telah disuarakan oleh berbagai bangsa yang begitu prihatin dengan keberlangsungan hidup bangsa Papua. Mungkin genocide menurut rumusan PBB dan Indonesia atau negara bangsa lainnya tak memenuhi rumusan rumusan tersebut.
Tapi genocide dari sudut pandang umat kami sebagai korban memang sedang terjadi melalui pengkondisian yang dilakukan oleh Jakarta berwujud ideologi dan kebijakan pembangunan yang tak berpihak kepada Orang Papua. Kebijakan transmigrasi maupun operasi militer yang tak berujung, merupakan siasat pengkondisian agar lama kelamaan Papua punah. Orang Papua telah diposisikan sebagai “yang lain” yang harus diawasi, dikendalikan dan dibina, bukan sebagai warga Negara Indonesia yang setara. Kalangan pengamat Jakarta menyebut perlakuan demikian sebagai penjajah internal (internal colonialism) dan perbudakan terselubunh terhadap Papua.
Ketiga, kami, Gereja Papua mengakui dosa kami telah lama membisu terhadap unsur unsur demonic (jahat) dan destruktif dari pembangunan terhadap Orang Asli Papua yang menurut pengamat Jakarta adalah merupakan bentuk penjajahan internal dan perbudakan terselubung. Sehingga Gereja Papua telah keliru mengartikulasikan isi firman Tuhan, “pemerintah adalah wakil Allah di dunia yang harus dijunjung tinggi”, membuat Gereja lumpuh dan tak dapat memainkan peran kenabiannya.
Keempat, menjawab berbagai tantangan yang dihadapi umat Tuhan di Tanah Papua, kami Gereja Gereja bertekad kembali ke akarnya, kembali ke habitatnya, yakni Alkitab dan Sejarah Gereja.
“Kami bertekat melihat sejarah umat yang menderita sebagai tanda tanda jaman (Matius 16: 3b) dan tantangan teologis dan misiologi. Ini berarti Tuhan telah mengirim Gereja Gereja di Papua ke tengah umat yang tengah menjalani sejarah kelam itu,” katanya.
Dengan demikian, lanjutnya, Gereja Gereja di Papua harus senantiasa bertanya dan berdialog dengan Tuhan.
Kelima, konsekuensinya, sikap Gereja Gereja di Papua selama ini dalam menyuarakan luka batin umat Tuhan di Tanah Papua adalah merupakan bagian integral dan panggilan sejati Gereja dalam mewartakan firman Tuhan Allah yang mengutus kami. Alkitab dan sejarah Gereja adalah pijakan kami dalamj bertindak. Dalam misi ini, Gereja bertugas mengembalakan umat Allah, menjaga gambar dan rupa Allah agar tak boleh diperlakukan dengan sewenang wenang (Yoh. 10:11;21:12, 16, 19). Sebagai gembala, kami patut mendengarkan suara domba domba (jemaat) kami dalam semangat inilah kami mengangkat suara kami karena “Perahu kehidupan kami sedang tenggelam, lilin kehidupan umat kami sedang dipadamkan atas nama pembangunan, integritas teritorial, demi keutuhan negara”.
Keenam, terkait kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah terkini, dengan ini kami nyatakan : (a) bahwa pemerintah Indonesia telah gagal membangun Orang Asli Papua bertolak dari Otsus. Oleh karena itu, kami seruhkan agar pemerintah segera menghentikan seluruh proses pemilihan MRP jilid kedua yang sedang berlangsung dan menjawab musyawarah MRP; (b) sebagai solusinya kami menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk membuka diri untuk berdialog dengan rakyat asli Papua yang dimediasi pihak yang netral; (c) kami juga prihatin dengan prilaku pejabat asli Papua yang tak berpihak terhadap hak hak rakyatnya sendiri.
Ketujuh, kami menghimbau umat Tuhan di Tanah Papua untuk bangkit, kerjakan keselamatanmu, nyatakan kebenaranmu di hadapan penguasa negara yang lalim, yang sedang melakukan penjajahan internal (internal colonialism), pembasmian etnis (genocide) dan perbudakan terselubung (disquised slavery) atas bangsamu.
Kedelapan, kepada saudara saudari umat Tuhan di Tanah Papua, di Indonesia dan dimana saja, berdoalah bagi kami dalam solidaritas, agar kami menjadi teguh di dalam menghargai tantangan jaman Papua masa kini yang penuh dengan penderitaan dan air mata.
Setelah membacakan deklarasi kemudian menyerahkan kepada Wakil Ketua I DPRP Yunus Wonda. Usai menerima pengujukrasa Yunus Wonda menyampaikan untuk menindaklanjuti aspirasi massa DPRP meminta kepada Kesbang Provinsi Papua untuk menghentikan sementara seluruh proses pemilihan MRP serta direncanakan pada Jumat (28/1) pihaknya akan membahas masalah ini bersama Gubernur, MRP, DPRD, Pemda/Pemkot, lembaga adat, lembaga agama, lembaga perempuan. Selanjutnya bersama berangkat ke Jakarta untuk menemui pemerintah pusat. Usai menggelar aksi unjukrasa massa membubarkan diri dengan aman dan tertib.
BEM Uncen Sempat Palang Kampus
Aksi demonstrasi yang di DPRP Rabu Siang (26-01-2011), nampaknya dimulai lebih pagi oleh Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) Universitas Cendrawasih. Para mahasiswa yang akan ikut melakukan demo memalang pintu masuk Uncen baru dengan portal dan peti mati yang melambangkan otsus telah mati, mulai pukul 07.00. Kejadian ini sempat membuat para mahasiswa dan para karyawan Uncen yang ingin masuk ke area kampus mengurungkan niatnya.
Sekitar pukul 08.30 para aparat Polisi gabungan antara Polsekta Abepura dan pasukan Brimob tiba dilokasi kejadian. Para aparat dan Pembantu Rektor III Uncen, Drs. Paul Louis Hommers, M.Si mencoba bernegosiasi dengan para mahasiswa supaya tidak menutup jalan masuk ke kampus.
Dalam orasinya, para pendemo menyatakan bahwa mereka menutup jalan masuk ke kampus guna menunggu teman-teman mereka yang akan ikut dalam aksi demonstrasi di gedung DPRD Papua. Baru sekitar pukul 09.30 para mahasiswa yang melakukan aksi demo membuka jalan, dan berjalan kaki menuju gedung MRP guna bergabung dengan para demonstran lainnya.
Tanggapan Kapolres Soal Demo
Kapolres Jayapura Kota, Ajun Komisaris Besar Polisi H.Imam Setiawan SiK, menyampaikan terima kasih atas kerja sama dari masyarakat yang melakukan aksi demo sebab bisa melakukan demo dengan aman, tertib, dan tidak anarkhis.
“Saya berterima kasih kepada masyarakat yang melakukan demo hari ini. Walau jumlah mereka ratusan, tapi mereka bisa menyampaikan aspirasinya dengan tertib, aman, tidak anarkhis. Bahkan seminggu sebelumnya, mereka sudah memberitahukan dan kami siap untuk kawal,” katanya di sela-sela kegiatan demo.
Dia berharap ke depan, masyarakat bisa berdemo seperti ini. Sebab masyarakat adalah mitra Polisi. “Jadi kalau mau sampaikan aspirasi, tolong ada pemberitahuan, maka kami akan siap untuk mengawal hingga aspirasi itu disampaikan kepada yang dituju,” pungkasnya.(mdc/cr-22/ar/ven/don)
http://www.bintangpapua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8145:massa-pikul-salib-dan-peti-mati-ke-dprp&catid=25:headline&Itemid=96. Akses.27 Jan/11.

0 komentar to "Massa Pikul Salib dan Peti Mati ke DPRP Sebagai Simbol Matinya Otsus dan MRP di Tanah Papua"

Posting Komentar