SUARA BAPTIS DI TANAH PAPUA

Written by Frans/Papos
Tuesday, 11 January 2011 00:00

MERAUKE [PAPOS]- Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, telah menunjukkan bahwa secara persentase dan proporsionalitas, orang asli Papua akan terus menurun jumlahnya, sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang tinggi, khususnya akibat migrasi masuk.

“Orang asli Papua akan terus menurun jumlahnya sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang tinggi, khususnya migrasi masuk. Oleh karena itu, pemekaran wilayah, tidak boleh membuat orang asli Papua menjadi tersisih bahkan tercabut dari tanah leluhurnya sendiri,” tegas Gubernur dalam sambutan tertulisnya pada Pelantikan Bupati Merauke, Sabtu (8/1).

Gubernur menjelaskan, untuk pemekaran wilayah Selatan Papua, sering dibicarakan para elit dan masyarakat luas. Untuk itu, perlu dijelaskan bahwa pemekaran adalah suatu proses alami yang terjadi sejalan dengan peningkatan kemampuan keuangan nasional serta daerah, pertumbuhan ekonomi juga kesiapan sumber daya manusia. “Kita akan bentuk tim yang terdiri dari para pakar dalam negeri maupun luar negeri guna melakukan suatu kajian secara komperhensif dan mendalam dengan pertimbangan strategis jangka panjang,” ungkap Gubrnur Papua.

Untuk itu, lanjut Gubernur, ada beberapa hal mutlak yang dijadikan dasar untuk studi dimaksud yakni bahwa pemekaran di Tanah Papua memberikan jaminan hak hidup, eksistensi serta perkembangan orang asli Papua dalam jangka panjang ke depan.

Studi yang dilakukan juga, harus memberikan alternatif tentang pola dan struktur pemerintahan dan administrasi yang cocok serta efisien dengan kondisi social, demografis dan geografis Tanah Papua. Sehingga tangan pelayanan pemerintah, benar-benar bisa lebih dekat melayani rakyat kecil.

“Kita harus cegah kecendrungan yang menggejalah belakangan ini bahwa pemekaran pemerintahan yang tidak disertai penyesuaian struktur dan administrasi, telah mengakibatkan anggaran pemerintah termasuk dana otonomi khusus lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan birokrasi,” tegasnya.

Studi yang nantinya dilakukan ini, demikian Gubernur, harus mampu memberikan pedoman bahwa dalam jangka panjang, pembangunan ekonomi serta sosial di Tanah Papua, harus tetap dilaksanakan atas pertimbangan dan upaya sungguh-sungguh guna menjamin kelestarian lingkungan hidup. Karena hanya pada lingkungan hidup yang terpelihara, rakyat Papua dapat hidup dengan baik dan lestari. [frans]