SUARA BAPTIS DI TANAH PAPUA

Pemilihan Lengislatif di daerah Pemekaran Kabupaten Baru dan Kabupaten Induk di Tanah Papua sarat dengan kepentingan pemilihan Bupati Definitif di Kabupaten Pemekaran Baru dan kepentingan Bupati Difinitif di Kabupaten Induk. Ada yang bermain untuk kepentingan pemilihan Gubernur Papua 2011 dan ada yang bermain untuk pemilihan Bupati/Walikota lima tahun mendatang. Permainan Money politic ikut mewarnai pemilihan legislative lalu yang dilakukan oleh elit-elit politikus lokal. KPU yang merupakan lembaga idenpenden sebagai pelaksana pemiluh legislative juga dipermainkan oleh para politikus local. Kepala desa juga tidak tinggal diam mereka menjual suara rakyat bagaikan berjualan kebutuhan pokok di pasar atau penjulan kebutuhan lainnya di took-toko.

Dengan permainan ini maka yang terjadi adalah kepentingan para elit politik bukan kepentingan rakyat semata. Berarti rakyat menjadi tumbal kepentingan politik para elit, rakyat dibingungkan, sehingga mereka secara tidak sadar ikut menghancurkan masa depan hidup mereka, anak-anak mereka. Kalau anak rakyat tidak diangkat menjadi PNS jangan salahkan pemerintah tetapi renungkanlah kesalahan yang terjadi di masa lalu dan sadarlah lalu perbaiki masa depan agar menentukan pilihan yang tepat untuk memilih pemimpin legislative di tanah ini maupun untuk menjadi Bupati dan Gubernur difinitif di masa depan. Karena hanya 2-5 detik anda mencontreng/mencoplos dapat menentukan nasip pembangunan daerahmu selama 5 tahun. Dan kini putaran roda pemilihan Legislatif secara nasional sudah terjadi. Kini tinggal pelantikan anggota DPRD dengan meninggalkan sejumlah persoalan yang tidak terselesaikan oleh KPUD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia.

Pemerintah ada oleh karena rakyat, lembaga pemerintah didirikan untuk mengatur rakyat sehingga sistem pemerintahan suatu Negara diatur dari sistem pemerintahan tertinggi (pusat) sampai dengan pemerintahan terendah (dengan otonomi antara pusat dan daerah yang diatur menurut UU) yang menyentuh langsung kepentingan rakyat. Kabupaten dihadirkan karena adanya wilayah yang terdiri dari Beberapa Distrik dan Beberapa Desa dan Kelurahan yang merupakan perangkat dari suatu pemerintahan di Kabupaten.

Kabupaten hadir juga melihat jumlah penduduk, sumber daya alam yang tersedia sehingga ketika calon legislative yang menjadi anggota DPRD setidaknya memperhatikan keseimbangan daerah/distrik sehingga keterwakilan dari rakyat suatu distrik harus ada, mengapa harus ada? Pertama karena suara telah memenuhi syarat, kedua karena keseimbangan daerah tadi. Namun kenyataannya hal ini tidak terjadi, mengapa demikian karena para elit terlalu over ambisius untuk maju Bupati definitive dari suatu kabupaten.

Over ambisius ini menciptakan suatu permusuhan yang sifatnya Laten yang mana dalam suatu situasi yang tidak diduga-duga dapat terjadi gejolak sosial yang bermuara kepada pelanggaran hak hidup seseorang. Over ambisius ini juga menciptakan permusuhan antara anak dan bapa, ibu dan anak, saudara sepupu dan lain-lain, hal ini juga karena terciptanya multi partai dalam pemilihan legislative periode pemilihan legislative 2009. Tatanan keluarga yang harmonis di kampung di tanah Papua ini dengan kehadiran Kabupaten pemekaran dan dengan berlangsungnya pemilihan legislative dapat menghancurkan nilai-nilai sosial budaya, nilai keakraban, keharmonisan keluarga dapat dihancurkan oleh sistem pemerintahan ini. Sehinggi sistem permerintahan terlindung dari atauran pemerintahan yang ada tetapi tatanan hidup keluarga hancur berantakan, mengapa hal ini terjadi menurut pendapat saya ada beberapa hal: pertama, Kabupaten hadir disuatu daerah sementara rakyat sebagian tidak siap menerima perubahan/dampak yang akan ditimbulkan oleh proses pembangunan yang akan berlangsung, kedua, rakyat sebagian tidak memahami demokrasi ala Indonesia, ketiga, kurangnya sosialisasi tentang aturan-autaran pelaksanaan pemilihan legislative. Keempat para elit dari daerah itu over ambisius untuk merahi kursi Bupati dan Wakil Bupati. Lalu hal ini siapa yang dapat mengatasinya? Gereja harus memainkan peran aktif untuk membangun kembali kehancuran yang ditimbulkan oleh dapak pemilihan legislative, kedua pemerintahan daerah bertanggungjawab membangun pemahaman berdemokrasi ala Indonesia. Sehingga ke depan rakyat benar-benar menjadi wasit dan penentu dari proses demokratisasi ala Indonesia yang dilaksanakan seluruh Indonesia. Semoga.

Penulis Pares L.Wenda, SE adalah Staf Pada Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua.