Segalanya Akan Dikenang

Apa saja yang kita lakukan. Akan Dikenang dalam Sejarah.

Salam Papua

"wa wa wa wa wa"Welcome Yandu Daily News"

BARNABAS SUEBU

“saya sangat heran karena kabupaten ini sangat maju dari kabupaten-kabupaten pegunungan lainnya saya sangat senang melihatnya, dan mungkin tahun-tahun kedepan kabupaten pegunungan Bintang ini akan menjadi kota terindah dan aman dipapua” Oksibil,22 Juni 2010.lihat: http://komapo.org

DAVID COVEY

“We can be a purpose-driven church. We can be a seeker-sensitive church. We can be an emergent and creative church. We can be a justice-and-peace church. We can be a conservative Calvinist church. But if we fail to hear the Holy Spirit of the living God, then all our serving will be futile and fruitless,”

PARES L.WENDA

Kesatuan mempunyai kekuatan, melebihi kekuatan senjata nuklir.Perlawanan apapun dalam perjuangan kebenaran, keadilan, persamaan derajat, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, mutlak harus bersatu. Ketika bersatu dan melawan pasti ada hasil.

PARES L.WENDA

"Hiduplah dalam alam kesadaran sejarah"
Hak Cipta SBP@2009.www.yanduwone.co.cc. Diberdayakan oleh Blogger.

KEKUATAN PERSATUAN

Dapat merunutuhkan kekuatan Firaun, Tembok Yeriko, Tembok Berlin.

Jesus

Save and bless us

Kesatuan-Melebihi Kekuatan Senjata Nuklir

Kesatuan mempunyai kekuatan, melebihi kekuatan senjata nuklir. By. Pares L.Wenda.
Perlawanan apapun dalam perjuangan kebenaran, keadilan, persamaan derajat, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, mutlak harus bersatu. Ketika bersatu dan melawan pasti ada hasil.

Member

About Me »

yanduwone
Jayapura, Papua, Indonesia
****Hiduplah dalam alam kesadaran sejarah.Sejarah adalah identitas dan jati diri suatu bangsa.******
Lihat profil lengkapku

Link List


Demo Rakyat Papua [Jan,26-2011]

International Calender

Buku Presiden Baptis Dilarang

Home � � ‘Bom Waktu’ Referendum Papua (bagian-1)

‘Bom Waktu’ Referendum Papua (bagian-1)

Selasa, 13 Juli 2010 22:32

‘Bom Waktu’ Referendum Papua (bagian-1)

Belakangan ini publik – khususnya kaum elit -  di Papua tengah disibukan dengan perbincangan seputar demo ribuan massa yang membawa aspirasi kembalikan otonomi khusus (Otsus) dan tuntutan referendum ke rumah aspirasi rakyat, DPR Papua.
Oleh Lamadi de Lamato *

Massa MRP dengan membawa spanduk bertuliskan Otsus Gagal dan referendum saat menuju ke DPRP melakukan aksi demo, pekan lalu.Massa pendemo yakin ada sebagian anggota parlemen periode kali ini ( tahun 2009-2014) yang relatif bisa dipercaya menyampaikan unek-unek mereka diatas – diantara 11 aspirasi yang dibawah melalui hasil Musyawarah Besar Majelis Rakyat Papua (Mubes MRP) - pada pemerintah pusat. Bukan seperti tahun 2005, massa yang membawa aspirasi yang sama ke DPR Papua tapi di ‘plintir’ hingga tidak berbekas.
Mereka pantas percaya pada anggota DPR sekarang. Pasalnya, 11 rekomendasi itu tidak turun dari langit tapi melalui proses yang mengaduk-aduk dan menginjak-nginjak martabat orang Papua awalnya. Bagaimana tidak menimbulkan kemarahan, hampir sebulan kerja anggota DPR Papua membawa aspirasi SK MRP nomor 14 tahun 2009 - tentang calon bupati-wakil bupati dan walikota-wakil walikota harus orang asli Papua – untuk dikonsultasikan ke pusat tapi ternyata pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri dan Menteri Koordinator Politik Dan Hukum (Mendagri dan Menkopolhukam) terkesan sengaja menghindar.

Sekedar catatan, aspirasi SK MRP itu dibawa langsung oleh ketua Pansus Pemilukada Papua, Ruben Magai dan anggotanya yang berjumlah 18 orang perwakilan dari DPR. Selama hampir satu bulan semua proses telah ditempuh untuk bertemu pihak-pihak terkait yang kompeten. Mereka telah bertemu ketua fraksi Demokrat Anas Urbaningrum, ketua fraksi PAN DPR-RI, Ketua komisi II dan anggotanya yang membidangi urusan dalam negeri, staf khusus presiden dan lain-lain, tapi jalan untuk bertemu Mendagri dan Menkopolhukam tetap tertutup.
Pihak-pihak di atas hanya bisa berjanji akan memfasilitasi pertemuan Pansus Pemilukada dan Mendagri – juga menkopolhukam – tapi ternyata omong kosong. Semestinya pekerjaan yang bisa diselesaikan selama tiga hari tapi ternyata dipersulit hampir satu bulan – mulai dari keberangkatan Pansus tanggal 11 Mei dan pulang 9 Juni 2010 –itupun nihil hasilnya alias tidak juga bisa bertemu Mendagri.
Kenyataan itu tentu sangat menyakitkan. Bagaimana tidak, pemerintah pusat yang di analogikan sebagai orang tua tapi bersikap kerdil dalam menyikapi Pansus Pemilukada. Mereka menghindar, dan anehnya lagi, wacana yang mereka kembangkan di masyarakat, pusat menolak SK MRP dan Pansus ke Jakarta tidak lebih hanya menghamburkan-hamburkan uang rakyat sebesar 3 milyar. Khusus yang terakhir benar-benar sebuah fitnah yang ternyata ketika dibuktikan hanya 400 juta rupiah yang terpakai selama hampir sebulan ingin bertemu Mendagri. Inilah fitnah politik yang teramat kejam.
Betul pusat menolak SK MRP, tapi cara yang dilakukan sangat tidak elegan. Mestinya, Pansus DPR Papua diajak berdiskusi atau diterima baik-baik terlebih dahulu tapi nyatanya tidak dilakukan. Kita tidak ingin pusat menolak SK MRP itu dengan menyampaikan langsung kepada Pansus Pemilukada dan rombongan yang kebetulan saat itu ada di Jakarta. Namun itulah cara yang lebih elegan ketimbang seperti bermain kucing-kucingan yakni menolak SK MRP dengan tidak fair.
Sudahlah! Wacana SK MRP telah diredupkan, kini efek SK MRP yakni mengembalikan Otsus dan tuntutan referendum yang tengah menjadi perbincangan serius. Mengembalikan Otsus telah di plintir oleh pihak-pihak tertentu (pakar, LSM dan tokoh-tokoh lokal) dengan logika bolak-balik. Otsus dikembalikan sama artinya kita kembali ke Undang-undang nomor 32 di mana semua kemudahan Otsus berupa dana yang besar, orang Papua bisa menjadi pejabat dan lain-lain dicabut dan kita kembali ke era otoriter yang tidak menguntungkan orang asli Papua.
Logika bolak-balik ini begitu mendominasi pemutar balikan  fakta dan opini publik akhir-akhir ini. Sayang, tidak satupun yang menyangga opini ini dengan logika early warning (pencegahan dini) yang bersifat menyadarkan kekeliruan berpikir di atas. Sama halnya dengan respon terhadap tuntutan referendum yang juga diplintir dengan logika yang menakut-nakuti bahwa jika Papua merdeka maka nasibnya akan lebih buruk dari warga asli Aborigin di Negara tetangga Australia, PNG dan juga di Timor-Leste. Khusus di Negara terakhir, warga asli Timor Leste tengah berseteru dengan warga peranakan (Meztizo) yang memang belum tuntas diselesaikan. (bersambung) (*) Direktur La-Keda Institute, Papua. Konsultan Politik Isu-isu Lokal

Tags:

0 komentar to "‘Bom Waktu’ Referendum Papua (bagian-1)"

Posting Komentar