Selasa, 13 Juli 2010 22:32

Pasca Tuntutan Referendum, Ruben Magai Diisukan Di-PAW

Ruben Magai: Saya Hanya Meneruskan Aspirasi Masyarakat

JAYAPURA—Aspirasi tuntutan referendum yang digulirkan masyarakat Papua ke DPRP jangan dipandang sepeleh, pasalnya gara-gara aspirasi ini, sejumlah anggota DPRP diantaranya, Ketua Komisi A Ruben Magai diisukan Di-PAW ( Pergantian Antar Waktu).
Ketua Komisi A DPRP Ruben Magai yang juga merupakan satu dari sekian anggota DPRP yang diiksukan hendak di PAW secara terang-terangan kepada wartawan, di pressroom DPRP, Selasa (13/7) kemarin, mengatakan, isu PAW terhadap dirinya serta beberapa anggota DPRP sudah sampai di telinganya.
“Banyak SMS beredar pasca tuntutan referendum, bahkan sampai ke HP Menkopolhukam, tetapi SMS itu Pak Menteri forward ke HP saya, jadi saya tahu,”jelas Magai yang baru saja kembali dari Jakarta bertemu Menkoplohukam Djoko Suyanto.

Dijelaskannya, PAW Anggota DPRP dilakukan apabila seorang anggota DPR tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan. Kedua, seorang anggota DPR tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon anggota DPR sesuai Undang-Undang Pemilu. Ketiga, seorang anggota DPR melanggar sumpah/janji, kode etik DPR, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPR berdasarkan hasil pemeriksaan badan kehormatan DPR. Keempat, seorang anggota DPR melanggar peraturan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan kelima, seorang anggota DPR dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akibat melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara.
“Silahkan tanya ke Badan Kehormatan (BK) DPRP, kesalahan saya apa? Itu semua ada mekanisme,” ungkap Magai.
Menyinggung apakah dirinya siap di-PAW terkait aspirasi referendum, Magai dengan tegas mengatakan, bahwa selama tidak ada pelanggaran yang sifatnya melawan aturan serta kode etik anggota DPRP, maka ancaman ataupun isu PAW tersebut hanyalah permainan oknum-oknum tertentu.
“Dewan adalah representasi rakyat, maka saya punya kewajiban kepada rakyat untuk meneruskan aspirasi mereka, apapun itu, inikan hanya masalah komunikasi yang selama ini tidak berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Aspirasi referendum yang diteriakkan itu, terangnya, jangan dipandang sebagai sesuatu yang alergi, tetapi harus dipandang sebagai suatu koreksi terutama kepada DPRP, Pemerintah dan MRP. (hen)