Rabu, 14 Juli 2010 22:25

DPR-RI Akan Panggil Freeport

Soal Dugaan Tambang Uranium Secara Diam-diam

JAKARTA—Mencuatnya dugaan PT Freeport Indonesia memproduksi uranium secara diam-diam, langsung mendapat reaksi kalangan DPR RI di Jakarta.
Terkait dengan itu, Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral berencana meminta klarifikasi PT Freeport Indonesia soal tuduhan menambang uranium.
Pemanggilan dilakukan jika perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat tersebut benar-benar dilaporkan melakukan penambangan uranium secara ilegal di Papua.
Sebelumnya, anggota DPRD Papua Yan Mandenas menuduh Freeport mencuri kekayaan alam Papua dan menyalahi kontrak karya dengan pemerintah pusat, yaitu  menambang uranium selama delapan bulan terakhir secara sembunyi-sembunyi. Tuduhan ini dapat berimplikasi serius, karena uranium merupakan salah satu bahan baku untuk membuat nuklir.

“Kontrak karya Freeport dengan pemerintah tidak termasuk penambangan uranium. Kalau benar mereka menambang uranium, maka Komisi VII akan memanggil Freeport untuk mengklarifikasi kebenaran kabar tersebut,” ujar anggota Komisi VII M Romahurmuziy saat dihubungi wartawan, Rabu 14 Juli 2010.
Romy menambahkan, DPR kemungkinan juga akan memanggil Yan Mandenas sebagai pihak yang melontarkan tuduhan tersebut. Romy mengingatkan, soal uranium merupakan isu yang sangat sensitif. “Ini bukan soal harga, tapi sensitivitas isu. Jangan sampai satu jengkal pun bumi Indonesia dikuasai pihak asing,” kata Romy sebagaimana dilansir Vivanews.
Terlebih, menurut Romy, uranium megandung bahan radioaktif untuk membuat nuklir, sedangkan pada saat yang sama Indonesia pun sedang menjajaki pengembangan energi listrik tenaga nuklir. Oleh karena itu, Komisi VII akan mencari tahu perihal kebenaran isu ini terlebih dahulu.
PT Freeport sendiri sudah membantah tuduhan Yan Madenas itu. “Pernyataan itu tidak benar,” kata Juru Bicara Freeport Indonesia, Budiman Moerdijat, dalam pesan singkatnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu 14 Juli 2010. Freeport, kata Budiman, adalah perusahaan pertambangan umum dengan produk akhir berupa konsentrat yang mengandung logam, tembaga, emas, dan perak.
Kontrak Karya Freeport Harus Ditinjau Ulang
Penambangan uranium secara diam-diam yang dilakukan PT Freeport Indonesia, memancing DPRP untuk memaksa pemerintah pusat agar meninjau kembali Kontrak Karya perusahaan raksasan dunia tersebut.
“Kontrak karya ini merupakan hal yang sangat besar, harus dunia tahu perkembangan arus perekonomian dunia saat ini tidak sama dengan masa lalu, sehingga wajar adanya bila kontrak karya tersebut ditinjau ulang,” tegas Yan Mandenas Anggota DPRP Papua kepada wartawan di Pres room DPRP, Rabu (14/7) kemarin.
Mandenas yang adalah orang pertama yang berani membuka aib PT Freeport Indonesia ke publik selama delapan dulan terakhir ini mengatakan, peninjauan kembali Kontrak Karya PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah ini dinilai penting karena dari sisi keuntungan bagi negara, tidak ada.
“Sangat merugikan kita dalam negeri, ini memberikan dampak positif untuk perekonomian dalam negeri dibanding kita harus menyetor ke negara luar,” ungkap Mandenas.
Disebutkan, masalah Uranium adalah masalah nasional dan sudah pasti menjadi bagian dari perhatian dunia, pasca pemberitaan ke publik, maka langkah-langkah kongkrit untuk membuktikan kebenaran informasi tentang penambangan uranium ini segera dilakukan.“Kami tentunya perlu tindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan ke PT Freeport. Investigasi ke PT Freeport ini akan melibat banyak komponen, terutama para ahli dan pakar atom untuk membuktikan laporan adanya uranium di pertambangan Freeport,” terannya.
Mandenas juga mengakui pasca pemberitaan Uranium di Media, dirinya langsung dihubungi oleh manajemen PT Freeport Indonesia, namun dirinya belum tahu apa maksud dari undangan PT Freeport Indonesia kepadanya.
“Ya, saya ditelephon oleh Kepala Perwakilan PT Freeport yang di Jayapura, tetapi saat ini saya sedang fokus ke persidangan LKPJ Gubernur tahun 2009, jadi agenda itu saya pending dulu,” ungkap Mandenas.
Mandenas juga mengakui bahwa untuk menindaklanjuti uranium PT Freeport ini dirinya telah melakukan komunikasi dengan di DPR RI, Khususnya Komisi IX yang menangani masalah Energi dan Pertambangan.
“Ada abang kita di sana Ali Kastela, sehingga kalau boleh kita bentuk tim untuk sama-sama turun investigasi, kami juga akan mendorong pansus Freeport untuk investigasi soal Uranium,” terangnya.
Menyinggung aktifitas pertambangan uranium tersebut kemungkinan dilakukan setelah persetujuan Pemerintah, namun tidak ada pemberitahuan ke Publil, Mandenas menyebutkan bahwa bila sampai di tahap itu dirinya tidak bisa memberikan komentar. “Saya tidak tahu, yang pasti aktifitas ini kan baru berupa informasi dan kita juga baru tahu,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan PT Freeport Indonesia di Jayapura Anthon Rahrusun SH., MH., yang dihubungi wartawan via Hand Phone tidak bisa dihubungi walaupun terdengar nada masuk. Hal yang sama terjadi pada Kepala Dinas Pertambangan Energi Provinsi Papua, Dr JJ Karubaba, BE,Dip.Sci.M.Sc (Otago). (heh/don)