Kamis, 12 Agustus 2010 20:10

Sokrates Tak Penuhi Panggilan Kedua

Sementara itu, pihak Polda Papua menga­takan tidak melakukan tebang pilih terkait pemanggilan terhadap Ketua Persekutuan Gereja Gereja Baptis di Tanah  Papua, Sokrates Sofyan Yoman. Bahkan Polda tidak akan hentikan pemanggilan tersebut sekalipun  ada  pihak  yang tidak menghen­daki, bahkan minta distop..  “Kami  panggil Pak Sokrates untuk  memberikan klarifikasi atas pernyataannya yang  dinilai menyudutkan  insti­tusi TNI/Polri. Kami  panggil Pak Sokrates kare­na pernyataannya mengan­dung konsekuensi hukum,” jelas Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Kombes Pol Wachyono ketika dikonfirmasi di Bintang Papua  Mapolda Papua, Jayapura, Kamis (12/8) petang.
Karena itu, katanya, setelah pihaknya melakukan panggilan pertama   melalui surat No B/792/VIII/2010 tanggal 1 Agustus 2010, tapi tak digubrisnya maka panggilan kedua dilakukan Rabu (11/8) tapi ia kembali tak memenuhi panggilan.
Selanjutnya, tambahnya,  pihaknya  menunggu sampai  yang bersangkutan datang  untuk memberikan klarifikasi dan mempertanggujawabkan pernyataannya. Kalau ia masih bersikeras tak  datang maka pihaknya akan  jemput  mungkin ia tak memiliki kendaraan untuk datang.
“Pak Sokrates orang berpendidikan ya kalau dipanggil baik baik datang klarifikasi. Kami butuh klarifikasi saja betuk atau tidak pernyataannya karena  itu menyangkut institusi. Kita ndak bisa tuding sembarangan nuduh Puncak Jaya adalah proyek TNI/Polri buktinya apa. Kalau ada bukti malah kita senang,” tuturnya.
Terkait saran yang disampaikan Wakil Ketua II DPRP Yunus Wonda bahwa  pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih untuk duduk bersama  atau mencari  jalan keluarnya, lanjutnya, pemanggilan Sokrates tak ada kaitannya dengan DPRP. Namun demikian, apabila DPRP memanggil  instutusi TNI/Polri untuk melakukan dialog terkait peristiwa di Puncak Jaya, maka pihaknya bersedia  dan selalu menunggu pelaksanaan dialog tersebut.
“Peristiwa Puncak Jaya mesti diselesaikan bersama seluruh komponen masyarakat,” ungkapnya.    
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRP Ir Waenand B Watory terkait pemanggilan pihak Polda Papua agar Sokrates datang memberikan klarifikasi dan mempertanggungjawabkan pernyataannya menegaskan  segala sesuatu yang disampaikan Sokrates dapat mengandung kebenaran. Pasalnya, ia mempunyai data dan fakta  terkait kegiatan TNI/Polri  selama ini di wilayah Puncak Jaya.
“Beliau orang daerah sana dan setiap saat dapat berkomunikasi dengan baik bersama  umatnya yang melihat langsung semua kejadian seperti itu,” tandasnya.
Namun demikian, lanjutnya,  ada baiknya  ia diminta untuk menyampaikan secara tertulis apa yang ia dengar dari  jemaatnya  karena  kini bukan zamannya lagi apabila seseorang menyampaikan statement  lalu kemudian dilakukan tindakan pemangilan secara paksa. 
“Apakah statement  itu jauh lebih berbahaya dari pada apakah tindakan  TNI/Polri  membunuh orang lain  lalu tak diurus dan tak dipertanggungjawabkan. Tak ada orang yang mati  karena statement  tapi banyak proses dimana orang dibunuh dan dibantai tapi kemudian itu tak dipertanggungjawabkan  serta hilang begitu saja,” tuturnya.
Pasalnya, menurutnya, ada   banyak pelanggaran pelanggaran HAM khususnya di Tanah Papua di masa lalu sampai sekarang seperti  kasus Wasior di Manowari, kasus Wamena dan lain lain dan banyak kasus kasus yang telah tiba di Mahkamah Agung, tapi tak diselesaikan. Padahal  sesuai laporan identitas  pelakunya sangat jelas.
Politisi Partai Kedaulatan ini mengatakan, rakyat Papua  telah hidup lama dengan pemerintahan Indonesia dan rakyat  tahu sepekterjang dan prilaku TNI/Polri. Rakyat cukup kenyang dengan semua sikap prilaku dimasa Orde Baru tapi juga di masa reformasi. Jadi  seseorang dapat  memberikan penilaian penilaian seperti  kasus  penculikan dan pembunuhan terhadap Ketua Dewan Presidium Papua mendiang  Theys Eluay  yang semula disangkal habis habisan,  tapi ternyata terbukti dilakukan. “Semua pelajaran itu  membuat orang gampang menarik benang merah tentang keterlibatan TNI/Polri di masyarakat,” tukasnya.
“Bolehlah reaksi yang dilakukan itu tapi tak harus sampai pada tindakan mengambil sikap  seperti ini karena  masih ada cara cara lain yang lebih terhormat  serta  pelbagai pendekatan dapat  dilakukan untuk meminta klarifikasi,  tapi tak serta merta orang dipanggil secara paksa. Apakah orang dipanggil karena  orang tekah membuat tundakan kriminal,” imbuhnya.
Dikatakannya, kalau soal pernyataan orang   menulis buku yang lebih keras dari itu di waktu lalu sampai sekarang orang menulis buku tentang keterlibatan TNI/Polri dan banyak bukti bukti seperti itu kenapa yang  lalu tak dipanggil untuk pertanggungjawaban itu tertulis  dan resmi yang bisa diambil sebagai dasar hukum tapi tak diproses tapi  tiba tiba ada pernyataan dari Sokrates  lalu ia harus dipanggil paksa. Hal ini tak fair dan tak adil dalam konteks seperti itu.
Menurutnya, pihaknya menghargai dan menghormati  lembaga yang bertanggungjawab tapi dalam situasi yang seperti  sekarang ini jangan  menambah masalah lagi yang justru membuat persoalan makin runyam.  Pernyataan ini  sudah sangat meresahkan apalagi kalau sampai tindakan pemanggilan paksa dilakukan. “Bukan hanya  Pangdam dan Kapolda pusing,  DPRP juga  pusing serta  seluruh rakyat akan pusing. Dunia akan memberikan komentar yang sangat luar biasa terhadap sikap seperti  itu.
Sekretaris Kaukus Parlemen Pegunungan Tengah Papua Nasson Uti SE  menandaskan, Polda harus bijaksana ketika  menangani suatu persoalan. Pasalnya,  masalah ini menyangkut harkat dan martabat pimpinan Gereja Sinode.
Karena itu, tambahnya, jika ada masalah sebaiknya TNI/Polri  dengan jiwa besar bersama para pihak terkait  untuk  mendiskusikan  dan berdialog bersama untuk  mengkaji  persoalan agar tak menimbulkan konflik dan kontroversi yang berkepanjangan. 
“TNI/Polri  tak boleh mengatakan karena dia salahkan saya  jadi saya harus tangkap dia. Hal ini  tak boleh terjadi tapi mesti  professional. Kalau ada masalah kan ada Gubernur tanyakan kepada Gubernur, ada DPRP tanyakan kepada DPRP  serta ada pihak Gereja tanyakan kepada pihak Gereja.  Tanggungjawab kita bukan hanya Puncak Jaya, tandasnya. (mdc)