Isu Otsus Jangan Dijadikan Komoditas Politik Kepentingan Tertentu |
Kamis, 12 Agustus 2010 20:19 |
Isu Otsus Jangan Dijadikan Komoditas Politik Kepentingan TertentuJAYAPURA—Terbentuknya Pansus Papua oleh DPD RI, direspon baik pihak DPRP. Hanya saja mereka mewanti-wanti jangan sampai isu Otsus ini justru dijadikan komoditas politik untuk kepentingan tertentu. Demikian antara lain diungkapkan Wakil Ketua DPRP Ir Waenand Watory . DIkatakan, banyak pihak bicara soal Otsus gagal, tapi jangan kemudian isu Otsus dibawa menjadi komoditas politik di tingkat nasional untuk kepentingan kepentingan tertentu. Harus mendengarkan apa yang rakyat inginkan. Hal itu diungkapkan saat dihubungi di Gedung DPRP, Jayapura, Kamis (12/8), terkait Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang telah membentuk Pansus Papua untuk menyelesaikan masalah Papua dengan 4 agenda utama. Pasalnya, 4 agenda utama yang disampaikan bukan menjadi roh dari tuntutan rakyatSeperti diketahui 4 agenda itu, antara lain, Pertama, pengawasan UU Otsus , evaluasi UU Otsus serta penyempurnaan UU Otsus. Agenda kedua, rekonsiliasi. Agenda ketiga, pemekaran kabupaten dan provinsi. Agenda keempat, ekonomi rakyat. Ditandaskan, pihaknya lebih memfokuskan kepada tuntutan rakyat tentang Otsus gagal lalu ingin mengembalikan Otsus serta membangun dialog bersama. Sedangkan rekonsiliasi, pemekaran kabupaten/provinsi bukan menjadi roh dari tuntutan rakyat. “Kami ingin mendorong sejumlah stakeholders untuk melakukan kajian terhadap tuntutan rakyat Otsus gagal. Soal rekonsiliasi, pemekaran provinsi dan kabupaten serta ekonomi rakyat adalah akibat ketidakonsistennya pemerintah melakukan Otsus. Betapapun rekonsiliasi dapat terjadi apabila akar masalahnya dibicarakan. Kalau akar masalahnya tak disentuh lalu mau bicara rekonsiliasi dari mana,” Karena itu, ujarnya, pihaknya akan melibatkan sejumlah institusi yang netral untuk meletakan parameter parameter yang dipakai untuk mengukur agar secara obyektif bahwa Otsus gagal. Kalau Otsus gagal apa yang mau dilakukan. “Ini kan semua orang buru buru bikin terapi tapi diagnosisnya tak ada. Karena itu kita mau bikin diagnosis dulu untuk mengetahui penyakitnya baru kita lakukan tindakan terapi. Ini kan orang sudah ngomong terapinya begini begitu tapi kan diagnosisnya mesti tepat,” tukasnya. Karena itu, DPRP dalam rangka melakukan diagnosis karena penolakan Otsus bukan baru tapi sudah terjadi sejak 2001, menurutnya, evaluasi yang dilakukan di waktu lalu tapi itu evaluasi dengan pesan sponsor. Hal itu tak benar. DPRP mau sebuah evaluasi yang benar benar jujur, independen untuk mengukur semua aspek terkait Otsus gagal. “Kita ukur dari rakyat yang sama tapi yang lain bilang Otsus berhasil dan yang lain bilang Otsus gagal. Bagaimana kita mengukur dari obyek yang sama tapi hasilnya beda,” tandasnya. Karena itu, lanjutnya, lebih baik melihat dan melibatkan semua komponen seperti Perguruan Tinggi, LSM, Dewan Adat dan lain lain untuk bersama memadsang parameter ukuran yang benar lalu diukur bersama. Namun demikian, katanya, DPRP memberikan respon, karena selama ini pihaknya menggeluti dan mengerti mengenai soal ini sehingga jangan sampai isu Otsus dipakai sebagai komoditas politik. “Kita menyiapkan waktu kalau DPD RI saat masa reses dan lain lain ya bertemu dengan DPRP secara resmi. Dan juga bertemu dengan rakyat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, intelektual dan lain lain di Papua untuk bicara soal ini. Tapi jangan kemudian ini dibawa jadi komoditas politik di tingkat nasional untuk kepentingan kepentingan tertentu. Menurutnya, hal yang mestinya dilakukan adalah duduk bersama lalu mendengar apa yang rakyat bicara. Lalu dari dasar itu dicari solusi untuk membuat rencana jangka pendek maupun jangka panjang. (mdc) |
0 komentar to "Isu Otsus Jangan Dijadikan Komoditas Politik Kepentingan Tertentu"