Selasa, 24 Agustus 2010 17:11

Magai: Papua Butuh Kapolda yang Tegas

JAYAPURA—Ketua Komisi A DPRP Ruben Magai SIP mengatakan, ketidakprofesionalisan aparat pene­gak hukum di Papua baik Kejaksaan Tinggi Papua maupun  Polda Papua,  dise­babkan  pemerintah pusat cenderung mengangkat Kejati Papua maupun Kapolda Papua dijabat oleh  pejabat atau jenderal jenderal tua yang hendak memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP). 
Akibatnya, tandasnya, ketika memimpin  sebuah ins­titusi maka tak banyak yang dapat ia lakukan terutama dalam  bidang penegakan hukum dan HAM.  Menurut dia, ia menghimbau kepada pemerintah pusat atau  institusi yang berwenang untuk menugaskan  mereka yang datang ke Papua adalah pejabat atau  jenderal muda yang mempunyai kemampuan intelejen dan enerjik.
“Kejaksaan Tinggi  Pa­pua juga harus tegas. Kalau Kejaksaan dan Polda  ditugaskan di Papua pada saat saat pensiun ini juga menjadi persoalan utama di Papua. Anak anak yang cerdas dan energik itu yang harus ditempatkan di Papua. Jangan ditempatkan seorang Kapolda yang satu tahun selesai di Papua lantas pensiun. Ini juga  membuat kinerja aparat di Papua mati. Semua soal tak diungkapkan,”jelasnya saat dihubungi Bintang Papua di ruang kerjanya, Selasa (24/8) kemarin.
Hal ini menanggapi tuntutan para jurnalis Papua agar Kapolda Papua Irjen Pol Bekto Suprapto MSi diganti lantaran ia  dinilai tak mampu mengungkap pelaku pembunuhan sadis terhadap wartawan Merauke TV Ardiansyah Matra’s (24),  sebagaimana  disampaikan ratusan anggota Aliansi Jurna­lisme Independen (AJI) serta  wartawan Papua khususnya yang bekerja di Jayapura ketika menggelar aksi unjukrasa di  Halaman Mapolda Papua, Jayapura, Senin (23/8). 
Karena itu,  tambahnya, kedepan dihimbau kepada pemerintah pusat  terutama orang orang yang hendak  ditempatkan sebagai Kapolda dan Kejati  di Papua bukan orang- orang yang mau dipensiunkan setahun kedepan.  “Itu ndak boleh. Banyak soal  yang mesti diselesaikan dan hanya bisa dilakukan orang yang mempunyai  kemampuan dan energik, tapi  kalau sebentar satu dua tahun tugas di Papua pensiun ngapain. Masalah belum dia selesaikan kasus korupsi masih terus, pembunuhan tak diungkap, pelanggaran HAM lain belum terungkap sampai mau kapan diungkap dipetieskan.
Sampai hari, ujarnya,   pantauan pihak DPRP tindakan kriminal telah menunjukkan  sebuah kemampuan aparat kepolisian, tapi di bidang pelanggaran hukum dan HAM sampai hari tak menunjukan profesionalisme kepolisian. Pasalnya, pemberantasan minuman keras (miras) serta narkotika dan obat obat terlarang masuk di Papua itu mereka telah  menunjukan hal positif.
Tapi dalam bidang pelanggaran HAM beberapa kasus penembakan yang terjadi di Papua belu juga dituntaskan antara lain penem­bakan Opinus Tabuni di Wamena, pengrusakan asrama sampai disidangkan di Makassar sampai hari ini belum  tuntas. Kemudian penem­bakan yang terus menerus terjadi di Puncak Jaya juga belum terung­kap. Terakhir pembunuhan sadis terhadap wartawan Merauke TV belum mampu diungkapkan. Kasus kasus korupsi sebagian besar belum terungkap.
Ini  persoalan mendasar yang dituntut dari Polri  agar  bekerja  efektif di Papua. Sepanjang hal hal ini belum diselesaikan isu Papua Merdeka, Referendum itu berakibat dari kekecewaan rakyat dan polisi tak menunjukan sebuah kemampuan profesionalisme dalam mengungkap pelaku serta aktor dibelakannya. “Ini soal hari ini yang harus diungkap untuk menciptakan ketertiban dan keamanan bagi warga di Tanah Papua,” ungkapnya.
Dia menambahkan, pihaknya juga minta agar aparat penegak hukum yang ditugaskan di Papua mesti tetap dipertahankan sampai  yang bersangkutan betul betul mampu menuntaskan pelbagai kasus kasus baik kasus pelanggaran HAM, kasus korupsi dan lain lain.  (mdc)

http://bintangpapua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6870:magai-papua-butuh-kapolda-yang-tegas&catid=25:headline&Itemid=96

Add New Search