Rabu, 01 September 2010 16:42

John Ibo Nilai Presiden SBY Lambat

Soal Rencana Evaluasi Otsus Papua

JAYAPURA—Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menge­valuasi pelaksanaan Otsus Papua secara menyeluruh, tidak terlalu ‘menggoda’ Ketua DPRP Drs John Ibo MM dan Ketua MRP  Agus A ALua.   Justru Ketua DPRP Drs. John Ibo MM menegaskan, rencana Presiden SBY melakukan evaluasi Otsus  Papua  pasca  Ramadhan dinilai terlambat.
Pasalnya, UU No 21 Ta­hun 2001 atau UU Otsus  telah mengamanatkan  Otsus Papua mesti dievaluasi se­tiap 3 bulan. Pada tahun 2005 DPRP telah melakukan evaluasi Otsus. Walaupun terlambat tak ada  satupun  u­tusan pemerintah pusat yang  hadir.
“Jadi evaluasi itu diisya­ratkan oleh aturan,  tapi ada­kah pelaksana pemerintahan  negara ini memperhatikan hal itu supaya konsekwen ketika Papua melakukan tahun 2005 evaluasi Otsus pemerintah pusat yang diundang tak satupun hadir,” tukas Ibo usai menerima kunjungan Dubes Singapura  Mr Askok Mirpuri diruang kerjanya, Rabu (1/9) kemarin.
Namun demikian, tukas Ibo, evaluasi  Otsus sangat penting agar pemerintah pusat  juga ikut mengetahui  tentang perkembangan Otsus, serta seluruhnya  bisa transparan dalam pelaksanaan UU Otsus.  “Apabila Otsus dievaluasi antara pihak Papua dan pihak pemerintah pusat nanti akan kelihatan siapa yang sungguh dan siapa tak bersungguh sungguh melaksanakan Otsus,” tutur Ibo.
Menurut Ibo, Otsus yang rakyat anggap  gagal. Tapi pemerintah pusat masih mau melaksanakan Otsus nanti pembuktiannya akan terjadi pada pertemuan yang telah dirancang DPRP pada pekan ketiga Oktober  mendatang yang dihadiri DPRP, MRP serta DPRD Provinsi Papua Barat.
Ditanya mana yang  difokuskan rekonstruksi  atau revisi Otsus, menurut Ibo, rekonstruksi  mengandung makna  penguatan. Pengu­atan itu adalah regulasi yang sekarang  ini berjalan. “Dia instruksikan dulu kepada kami dan kami melaksanakan. Ada peraturan pemerintah atau perundang undangan yang belum diturunkan kepada kami dalam pelaksanaan Otsus,” tukasnya.
Selama  perjalanan Otsus selama kurang lebih 9 tahun, lanjut Ibo, pihaknya  selalu ditekan  dan dicurigai dengan kecurigaan politik, stigma stigma  dilemparkan yang tak perlu terjadi sama seperti Ketua DPRP dalam kasus Rp 5,2 miliar bukan kasus itu saja yang dibicarakan tapi bicara tentang masalah politik.
“Kalau masalah politik ada  sama Ketua DPRP mari kita transparan dalam soal apa. Jangan menakut nakuti kita sama negara ini punya kita jangan karena kita ini orang Papua anggap kita ini mau merdeka tidak demi sumpah janji jabatan kami pembela Indonesia,”  ungkapnya.
Kerena itu, tambahnya,  kalau  ia dicurigai terlibat politik tolong terangkan secara transparan dan jangan main sembunyi sembunyi. Klau  dirinya  ada dalam pelanggaran politik tolong sampaikan supaya ia tahu posisi. “Jangan main saya pejuang Otsus. Berkali kali rakyat membentur saya de­ngan Otsus. Kalau saya bicara Otsus saya bicara UU RI. Apalagi yang mau dicurigai,” tukasnya.
“Stigmasisasi OPM yang kita anggap cerita kuno yang tak ada artinya tak mampan untuk di Papua. Kalau bicara politik bicara yang benar. Pertumbuhan demokrasi mari kita bicara sama sama seperti apa di Papua karena saya tokoh tak boleh melahirkan stigmatisasi OPM di Papua.”
Dia mengatakan, DPRP sampai menggelar aksi unjukrasa di Depdagri karena melihat tak ada keseriusan pemerintah pusat tak menjalankan Otsus secara  konsek­wen.  “Kalau kita  mau bicara kecurigaan politik mari transparan jangan main tertutup. Saya gentle bicara politik. Tentang merdeka kita bicara siap imbas imbas merdeka saya atau  pemerintah pusat,” tandasnya.
Ketua MRP Agus Alue Alua, mengatakan, rencana evaluasi Otsus oleh prediden hanya suatu pandangannya  atau  sebagai cara atau bisa dikatakan alat bukti bahwa  masalah Otsus ada intervensi Pemerintah sebagai bentuk  adanya aspirasi rakyat Papua yang menilai Otsus gagal total  dan reaksi yang ditunjukkan  itu dengan mengembalikan Otsus  pada 12 Agustus 2005 ke DPRP.
Menurutnya,  penilaian terhadap gagalnya Otsus di Papua dari empat masalah substansial yakni, Pendidikan, kesehatan, ekonomi dan Infrastruktur Daerah, itu memang benar dan tidak salah, namun masalah gagalnya otsus yang sesungguhnya diartikan Pemerintah adalah  bukan Otsus yang diharapkan mampu menganggat harkat, martabat dan harga diri orang asli Papua yang semakin hari tergeser dan terancam eksistensi hidupnya di Atas Tanahnya sendiri.
Otsus yang dinilai sebagai banyaknya uang yang masuk di Papua dengan segala kebijakan yang ditetapkan, sebenarnya justru telah menghancurkan mereka, jadi masalah Otsus bukan soal uang, tetapi hak hidup orang Papua  dimana, dia diberikan kesempatan,   ruang untuk diberdayakan, ada keberpihakan dalam struktur struktur   kebijakan Politik, “ Saya kira bentuk terjemahan otsus seperti itulah yang sesungguhnya diharapkan semua orang Papua, dan bentuk keberpihakan secara khusus ini tidak dipahami  Pemerin­tah sampai sekarang, jadi kalau mau Otsus dievaluasi, itu pandangan Presiden yang baik sebagai cara untuk menjawab,” terangnya.
“Tapi sekali lagi bukan pendapat Akhir Presiden, sehingga kalaupun Otsus dievaluasi, rakyat  harus dilibatkan karena masalah gagal ataupun evaluasi itu adalah masalah antara rakyat Papua dan Pemerintah, bukan campur tangan pihak ketiga, melainkan keterlibatan akademisi didalam evaluasi sangat dibutuhkan,”tambahnya.
Dekan Fisip Uncen, Derk Vebluum berpendapat masalah evaluasi otsus yang tengah gencar dibicarakan di media serta adanya niat Presiden SBY melakukan Evaluasi terhadap  pelaksanaan Otsus di Papua, dirasa wajar saja sebagai kepala Negara dan dirinya  sebagai akademisi  berpendapat belum terlambat untuk otsus dievaluasi sebab masalahnya akan semakin rumit bila tidak ada upaya untuk melakukan evaluasi.
Selanjutnya penilaian terhadap capaian Otsus dalam empat aspek yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur belum  ada indicator yanag dapat mengu­kurnya, contoh kon­krit yang menerangkan hal itu pada pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua  dengan memperjuangkan adanya pasar bagi mama mama papua yang menurutnya hingga kini tidak ada realisasinya, sehingga kalau ada suara  dari Presiden untuk segera mengevaluasi Otsus maka bentuk evaluasi yang internal Pemerintah dirasa tidak affair sebab sarat penyimpangan.
Oleh sebab itu evaluasi hendaklah melibatkan unsur perguruan tinggi, Eksekutif dan DPRP, MRP serta masyarakat.  (mdc/ven)

http://bintangpapua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7050:john-ibo-nilai-presiden-sby-lambat&catid=25:headline&Itemid=96