SUARA BAPTIS DI TANAH PAPUA

Selasa, 07 September 2010 17:52
JAYAPURA—Merasa peduli dengan mama-mama Papua yang berjualan di Pasar Hamadi namun belum mendapatkan tempat dalam los pasar, Solidaritas Perempuan Port Numbay, Selasa (7/9) kemarin mendatangi DPRD Kota Jayapura.
Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi, mama- mama yang tidak mendapatkan tempat sekaligus menyampaikan aspirasi marga Ireuuw yang punya hak ulayat atas Pasar Hamadi.
Dalam penyampaian aspirasinya, pendemo berpendapat bahwa Pemda Kota Jayapura belum berpihak kepada mereka dalam hal memberdayakan hak- hak adat suku Ireuuw, selain itu mereka mengungkapkan soal pembagian kios/ ruko dalam Pasar Hamadi hendaknya fifty- fifty. “Karena aspirasi perempuan adalah aspirasi yang bijak,” terang mama mama pendemo dalam poster yang dibawa.
Mereka menilai masih adanya mama- mama Papua yang belum dapatkan tempat jualan, sehingga Pemda Kota terutama dinas terkait harus mengatur soal tempat yang dirasa kurang layak, apalagi untuk mama- mama Papua yang belum dapatkan tempat, sebab menurut undang-undang No. 21 thn 2001(Otsus) pembagian tempat harus memperhatikan rasa “keberpihakan” pada masyarakat asli Papua, khusus Port Numbay, salah satunya dari marga Ireuuw.
Mereka menegaskan agar hal ini benar-benar diperhatikan Pemerintah, terutama DPRD Kota Jayapura diharapkan menampung dan melanjutkan aspirasi Solidaritas Perempuan Port Numbay tersebut.
Solidaritas Perempuan Port Numbay” yang berjumlah 11 mama- mama port Numbay itu meminta agar masyarakat adat dihargai sebagai pemilik ulayat.
Ketua Solidaritas Perempuan Port Numbay Yosephine Hamadi bersama Koordinator Lapangan Agnes diterima salah seorang anggota Dewan Edwin Fonataba untuk dipertemukan Komisi B dan beberapa anggota dewan dari Komisi A, Hein Ohee.

Kepada Wartawan Hein Ohee mengaku, sebenarnya dirinya tak mau menanggapi aspirasi Solidaritas Perempuan Port Numbay tersebut, sebab aspirasi yang disampaikan itu tidak satu suara atau belum adanya satu komitmen suara yang bulat diantara Solidaritas Perempuan Port Numbay sendiri.
Diakui Hein Ohee, masalah Pasar Hamadi dan persoalnnya memang agak riskan untuk membicarakannya, karena keberadaan Pasar ini sejak terbakar sampai dibangun kembali menuai soal yang rumit terkait ulayat suku Ireuuw, walau telah diselesaikan baik- baik antara Pemda Kota dengan Pemilik Ulayat, Dewan tetap mendukung semua upaya yang dilakukan Pemda Kota dengan keluarga Ireuuw dan Dewan menilai langkah yang diambil Pemkot baik dengan ganti rugi dan memenuhi permintaan tempat jualan khusus untuk pemilik ulayat dari suku Ireuuw dan bicara dengan pihak keluarga baik baik, namun masalah akan muncul ketika realisasi di lapangan bagaimana, itu juga soal, ungkap Hein Ohee.
Untuk menyelesaikan masalah pembagian tempat jualan di Pasar Hamadi yang menurut penilaian dan pengamatan Solidaritas Perempuan Port Numbay, belum ada rasa keadilan yang bukan saja untuk suku Ireuuw, melainkan untuk mama mama Papua lainnya, DPRD Kota Jayapura akan melakukan pertemuan kembali dengan Deperindag untuk membicarakan kembali masalah ini.
Menurut Hein Ohee, dalam penyampaian aspirasi Oleh SPP. Numbay kemarin siang itu, sebenarnya dirinya masih ragu, apakah aspirasi tersebut murni mewakili keluarga Ireuuw yang belum terakomodir haknya sebagai penjual di pasar Hamadi ataupun aspirasi tersebut benar-benar sudah mewakili mama mama Papua yang belum mendapatkan tempat disana, ini harus jelas. (ven)

http://www.bintangpapua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7181:pembagian-tempat-di-pasar-hamadi-dinilai-tak-adil&catid=25:headline&Itemid=96