SUARA BAPTIS DI TANAH PAPUA

33 Anggota DPRP Ancam Boikot Pembahasan APBD 2011
Minggu, 04 Juli 2010 20:42

33 Anggota DPRP Ancam Boikot Pembahasan APBD 2011
Desak Pemerintah Alokasikan APBD Rp 60-70 Triliun untuk Pembangunan Pegunungan Papua

JAYAPURA—Sebanyak 33 orang anggota DPRP asal Pegunungan Papua mendesak pemerintah untuk mengalokasikan dana lebih besar senilai Rp 60-70 triliun untuk mempercepat pembangunan di kawasan Pegunungan Papua. Apabila hal ini tak dikabulkan, maka mereka akan memboikot pembahasan APBD Provinsi Papua tahun 2011.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua I DPRP Yunus Wonda usai acara Deklarasi Kaukus Parlemen Pegunungan Papua di Restoran Permata Hijau, Koya Barat, Distrik Muara Tame, Kota Jayapura, Sabtu (3/7) siang.

Dikatakannya, dari 53 anggota DPRP maka 33 anggota DPRP adalah representasi masyarakat Pegunungan Papua. Hal ini merupakan kekuatan terbesar untuk membuat suatu kebijakan APBD tahun 2011 agar pembangunan lebih diprioritaskan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan Pegunungan Papua.

Karena itu, katanya, pihaknya berupaya untuk mengelola pengalokasian dana yang lebih besar untuk pembangunan ke Pegunungan Papua. “Ini tantangan bagi kami dalam pembahasan APBD tahun 2011 mendatang,” tukasnya.

Wakil Ketua I DPRP Yunus Wonda mengatakan, melalui Kaukus Parlemen Pegunungan Papua pihaknya bukan membicarakan politik tapi bicara menyangkut pembangunan. Pasalnya, selama ini pembangunan khususnya di kawasan Pegunungan Provinsi Papua termarjinalkan.

“Bicara soal keterlambatan pembangunan di kawasan Pegunungan Papua saya yakin semua orang Papua lihat itu adalah hal yang benar,” tukasnya. “Bukan lagi kami bicara tapi seluruh warga di Papua biacara hal yang sama.

“Di kota di pesisir Papua semua jalan beraspal, tapi di Pegunungan tak ada aspal. Kalau ingin pergi ke wilayah lain tak ada akses jalan, sulit mendapatkan beras, mie instan Rp 1.000 perbungkus.”

Menurutnya, pihaknya tak sepakat membicarakan pemekaran provinsi, tapi lebih fokus membicarakan penataan kabupaten serta menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) agar tak terjadi lagi kesenjangan sosial yang mengorbankan masyarakat.

“Keberhasilan pembangunan Papua bukan diukur dari banyaknya rumah, gedung, jalan dan jembatan, tapi keberhasilan pembanguna diukur dari sebera banyak anak anak Papua mendapat pendidikan yang layak, kesehatan makin meningkat,” ujarnya. (mdc)