SUARA BAPTIS DI TANAH PAPUA

Masuk Daftar Kabinet OPM, Thaha ‘Berang ‘
Minggu, 04 Juli 2010 21:05

Masuk Daftar Kabinet OPM, Thaha ‘Berang ‘
Thaha Alhamid: Kabinet TPN/OPM Upaya Pengalihan Isu Tentang Kegagalan Otsus

Thaha AlhamidJAYAPURA—Namanya disebut masuk daftar, salah satu anggota Kabinet Negara yang diinginkan TPN/OPM, Sekjen Presidium Dewan Papua (PDP) Thama Alhamid mengaku kaget bercampur marah. Ia mengatakan, dirinya disebut masuk dalam kabinet OPM itu baru diketahui dari wartawan yang hendak mengkonfirmasikan berita terbut.

Untuk itu Thaha belum bisa memberikan tanggapan lebih jauh. “Bagaimana saya mau menanggapi, sedangkan isu itu saya baru tahu dari anda,”jelasnya dengan nada tinggi saat dihubungi Bintang Papua guna mengkonfirmasi kebenaran berita tersebut.

Namun demikian, menurut dia, kabinet TPN/OPM tersebut hanyalah suatu bagian dari upaya pemerintah untuk mengalihkan isu tentang kegagalan Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua. “Isu kabinet tersebut seolah- olah Papua dalam keadaan gawat,” tukasnya. Pasalnya, surat yang berisi susunan kabinet yang diinginkan TPN/OPM sebagaimana yang disampaikan Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe, lanjutnya, informasi tersebut perlu dicek secara lebih teliti, agar tak terjebak dalam suatu pengalihan atau penyesatan isu.

Berkaitan dengan ‘Kabinet” TPN/OPM, tambahnya, pihaknya tak bisa menanggapinya. “ Informasi ini justru saya dapat dari Anda. Tapi buat saya isu kabinet itu bukan konten yang menarik untuk didiskusikan,” ujarnya.

Menurutnya, masalah yang mendesak untuk dibahas justru kegagalan Otsus. Pasalnya, isu kabinet yang diinginkan TPN/OPM tersebut selama ini sudah terlalu banyak dibentuk. Bahkan telah didengungkan sejak tahun 1961 silam, tapi hingga kini tak ada yang diselesaikan.

Bahkan, lanjutnya, pihaknya menilai surat yang berisi susunan kabinet yang diinginkan TPN/OPM tersebut merupakan suatu upaya sistimatis dari pemerintah untuk mengalihkan isu, agar orang tak mengutak atik kegagalan Otsus sekaligus ingin melempar tanggungjawab kegagalan Otsus kepada pihak lain.

Dikatakan, sebagaimana 11 poin tuntutan rakyat dalam Mubes MRP beberapa waktu lalu antara lain keputusan rakyat Papua bahwa Otsus gagal. Pasalnya, pemerintah telah gagal membangun Papua selama Sembilan tahun perjalanan Otsus. Buktinya, rakyat Papua selalu termarginal. Karena itu, pemerintah baik gubernur, bupati/walikota mesti bertanggungjawan kepada rakyat tentang kegagalan Otsus.

“Pemerintah ingin memperbaiki kepercayaan orang Papua terhadap NKRI, makanya ada Otsus. Tapi kegagalan Otsus bukan kesalahan rakyat tapi karena pemerintah tak melaksanakan UU Otsus dengan konsisten,” urainya. “Kalau Otsus berhasil mengapa hari ini orang terus menuntut referendum dan merdeka.”

Karena itu, tuturnya, masalah yang lebih krusial adalah menolong masyarakat untuk mengolah dan mencari solusi terbaik akibat kegagalan Otsus bukannya terjebak isu kabinet, ” tukasnya. Kenapa Otsus gagal perlu dicari solusinya bukan malah mengalihkan isu untuk menggagalkan Otsus.

Karena itu, menurutnya, pihaknya menyarankan kepada media massa untuk lebih cerdas menyampaikan isu- isu pembangunan dan bukan penyesatan isu. “Saya pikir media massa dapat menolong rakyat melalui pemberitaan yang jernih dan cerdas sehingga Otsus bisa gagal,” tukasnya.

Ketika ditanya apakah ia mendukung kemerdekaan bangsa Papua Barat, menurutnya, dirinya selama ini terus berjuang dengan caranya tersendiri.

Sebagaimana dilaporkan, susunan kabinet TPN/OPM sebagaimana isi surat yang dikirim kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang telah dipublikasikan Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe SSos di kediamannya di Mulia, ibukota Kabupaten Puncak Jaya, Kamis (1/7) malam. (mdc)