Tampilkan postingan dengan label Churches News. Tampilkan semua postingan
Kabid Humas: Kalau Masih Berkeras Dijemput
Kamis, 12 Agustus 2010 20:10
Karena itu, katanya, setelah pihaknya melakukan panggilan pertama melalui surat No B/792/VIII/2010 tanggal 1 Agustus 2010, tapi tak digubrisnya maka panggilan kedua dilakukan Rabu (11/8) tapi ia kembali tak memenuhi panggilan.
Selanjutnya, tambahnya, pihaknya menunggu sampai yang bersangkutan datang untuk memberikan klarifikasi dan mempertanggujawabkan pernyataannya. Kalau ia masih bersikeras tak datang maka pihaknya akan jemput mungkin ia tak memiliki kendaraan untuk datang.
“Pak Sokrates orang berpendidikan ya kalau dipanggil baik baik datang klarifikasi. Kami butuh klarifikasi saja betuk atau tidak pernyataannya karena itu menyangkut institusi. Kita ndak bisa tuding sembarangan nuduh Puncak Jaya adalah proyek TNI/Polri buktinya apa. Kalau ada bukti malah kita senang,” tuturnya.
Terkait saran yang disampaikan Wakil Ketua II DPRP Yunus Wonda bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih untuk duduk bersama atau mencari jalan keluarnya, lanjutnya, pemanggilan Sokrates tak ada kaitannya dengan DPRP. Namun demikian, apabila DPRP memanggil instutusi TNI/Polri untuk melakukan dialog terkait peristiwa di Puncak Jaya, maka pihaknya bersedia dan selalu menunggu pelaksanaan dialog tersebut.
“Peristiwa Puncak Jaya mesti diselesaikan bersama seluruh komponen masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRP Ir Waenand B Watory terkait pemanggilan pihak Polda Papua agar Sokrates datang memberikan klarifikasi dan mempertanggungjawabkan pernyataannya menegaskan segala sesuatu yang disampaikan Sokrates dapat mengandung kebenaran. Pasalnya, ia mempunyai data dan fakta terkait kegiatan TNI/Polri selama ini di wilayah Puncak Jaya.
“Beliau orang daerah sana dan setiap saat dapat berkomunikasi dengan baik bersama umatnya yang melihat langsung semua kejadian seperti itu,” tandasnya.
Namun demikian, lanjutnya, ada baiknya ia diminta untuk menyampaikan secara tertulis apa yang ia dengar dari jemaatnya karena kini bukan zamannya lagi apabila seseorang menyampaikan statement lalu kemudian dilakukan tindakan pemangilan secara paksa.
“Apakah statement itu jauh lebih berbahaya dari pada apakah tindakan TNI/Polri membunuh orang lain lalu tak diurus dan tak dipertanggungjawabkan. Tak ada orang yang mati karena statement tapi banyak proses dimana orang dibunuh dan dibantai tapi kemudian itu tak dipertanggungjawabkan serta hilang begitu saja,” tuturnya.
Pasalnya, menurutnya, ada banyak pelanggaran pelanggaran HAM khususnya di Tanah Papua di masa lalu sampai sekarang seperti kasus Wasior di Manowari, kasus Wamena dan lain lain dan banyak kasus kasus yang telah tiba di Mahkamah Agung, tapi tak diselesaikan. Padahal sesuai laporan identitas pelakunya sangat jelas.
Politisi Partai Kedaulatan ini mengatakan, rakyat Papua telah hidup lama dengan pemerintahan Indonesia dan rakyat tahu sepekterjang dan prilaku TNI/Polri. Rakyat cukup kenyang dengan semua sikap prilaku dimasa Orde Baru tapi juga di masa reformasi. Jadi seseorang dapat memberikan penilaian penilaian seperti kasus penculikan dan pembunuhan terhadap Ketua Dewan Presidium Papua mendiang Theys Eluay yang semula disangkal habis habisan, tapi ternyata terbukti dilakukan. “Semua pelajaran itu membuat orang gampang menarik benang merah tentang keterlibatan TNI/Polri di masyarakat,” tukasnya.
“Bolehlah reaksi yang dilakukan itu tapi tak harus sampai pada tindakan mengambil sikap seperti ini karena masih ada cara cara lain yang lebih terhormat serta pelbagai pendekatan dapat dilakukan untuk meminta klarifikasi, tapi tak serta merta orang dipanggil secara paksa. Apakah orang dipanggil karena orang tekah membuat tundakan kriminal,” imbuhnya.
Dikatakannya, kalau soal pernyataan orang menulis buku yang lebih keras dari itu di waktu lalu sampai sekarang orang menulis buku tentang keterlibatan TNI/Polri dan banyak bukti bukti seperti itu kenapa yang lalu tak dipanggil untuk pertanggungjawaban itu tertulis dan resmi yang bisa diambil sebagai dasar hukum tapi tak diproses tapi tiba tiba ada pernyataan dari Sokrates lalu ia harus dipanggil paksa. Hal ini tak fair dan tak adil dalam konteks seperti itu.
Menurutnya, pihaknya menghargai dan menghormati lembaga yang bertanggungjawab tapi dalam situasi yang seperti sekarang ini jangan menambah masalah lagi yang justru membuat persoalan makin runyam. Pernyataan ini sudah sangat meresahkan apalagi kalau sampai tindakan pemanggilan paksa dilakukan. “Bukan hanya Pangdam dan Kapolda pusing, DPRP juga pusing serta seluruh rakyat akan pusing. Dunia akan memberikan komentar yang sangat luar biasa terhadap sikap seperti itu.
Sekretaris Kaukus Parlemen Pegunungan Tengah Papua Nasson Uti SE menandaskan, Polda harus bijaksana ketika menangani suatu persoalan. Pasalnya, masalah ini menyangkut harkat dan martabat pimpinan Gereja Sinode.
Karena itu, tambahnya, jika ada masalah sebaiknya TNI/Polri dengan jiwa besar bersama para pihak terkait untuk mendiskusikan dan berdialog bersama untuk mengkaji persoalan agar tak menimbulkan konflik dan kontroversi yang berkepanjangan.
“TNI/Polri tak boleh mengatakan karena dia salahkan saya jadi saya harus tangkap dia. Hal ini tak boleh terjadi tapi mesti professional. Kalau ada masalah kan ada Gubernur tanyakan kepada Gubernur, ada DPRP tanyakan kepada DPRP serta ada pihak Gereja tanyakan kepada pihak Gereja. Tanggungjawab kita bukan hanya Puncak Jaya, tandasnya. (mdc)
Sokrates Tak Penuhi Panggilan Kedua
Sementara itu, pihak Polda Papua mengatakan tidak melakukan tebang pilih terkait pemanggilan terhadap Ketua Persekutuan Gereja Gereja Baptis di Tanah Papua, Sokrates Sofyan Yoman. Bahkan Polda tidak akan hentikan pemanggilan tersebut sekalipun ada pihak yang tidak menghendaki, bahkan minta distop.. “Kami panggil Pak Sokrates untuk memberikan klarifikasi atas pernyataannya yang dinilai menyudutkan institusi TNI/Polri. Kami panggil Pak Sokrates karena pernyataannya mengandung konsekuensi hukum,” jelas Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Kombes Pol Wachyono ketika dikonfirmasi di Bintang Papua Mapolda Papua, Jayapura, Kamis (12/8) petang.Karena itu, katanya, setelah pihaknya melakukan panggilan pertama melalui surat No B/792/VIII/2010 tanggal 1 Agustus 2010, tapi tak digubrisnya maka panggilan kedua dilakukan Rabu (11/8) tapi ia kembali tak memenuhi panggilan.
Selanjutnya, tambahnya, pihaknya menunggu sampai yang bersangkutan datang untuk memberikan klarifikasi dan mempertanggujawabkan pernyataannya. Kalau ia masih bersikeras tak datang maka pihaknya akan jemput mungkin ia tak memiliki kendaraan untuk datang.
“Pak Sokrates orang berpendidikan ya kalau dipanggil baik baik datang klarifikasi. Kami butuh klarifikasi saja betuk atau tidak pernyataannya karena itu menyangkut institusi. Kita ndak bisa tuding sembarangan nuduh Puncak Jaya adalah proyek TNI/Polri buktinya apa. Kalau ada bukti malah kita senang,” tuturnya.
Terkait saran yang disampaikan Wakil Ketua II DPRP Yunus Wonda bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih untuk duduk bersama atau mencari jalan keluarnya, lanjutnya, pemanggilan Sokrates tak ada kaitannya dengan DPRP. Namun demikian, apabila DPRP memanggil instutusi TNI/Polri untuk melakukan dialog terkait peristiwa di Puncak Jaya, maka pihaknya bersedia dan selalu menunggu pelaksanaan dialog tersebut.
“Peristiwa Puncak Jaya mesti diselesaikan bersama seluruh komponen masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRP Ir Waenand B Watory terkait pemanggilan pihak Polda Papua agar Sokrates datang memberikan klarifikasi dan mempertanggungjawabkan pernyataannya menegaskan segala sesuatu yang disampaikan Sokrates dapat mengandung kebenaran. Pasalnya, ia mempunyai data dan fakta terkait kegiatan TNI/Polri selama ini di wilayah Puncak Jaya.
“Beliau orang daerah sana dan setiap saat dapat berkomunikasi dengan baik bersama umatnya yang melihat langsung semua kejadian seperti itu,” tandasnya.
Namun demikian, lanjutnya, ada baiknya ia diminta untuk menyampaikan secara tertulis apa yang ia dengar dari jemaatnya karena kini bukan zamannya lagi apabila seseorang menyampaikan statement lalu kemudian dilakukan tindakan pemangilan secara paksa.
“Apakah statement itu jauh lebih berbahaya dari pada apakah tindakan TNI/Polri membunuh orang lain lalu tak diurus dan tak dipertanggungjawabkan. Tak ada orang yang mati karena statement tapi banyak proses dimana orang dibunuh dan dibantai tapi kemudian itu tak dipertanggungjawabkan serta hilang begitu saja,” tuturnya.
Pasalnya, menurutnya, ada banyak pelanggaran pelanggaran HAM khususnya di Tanah Papua di masa lalu sampai sekarang seperti kasus Wasior di Manowari, kasus Wamena dan lain lain dan banyak kasus kasus yang telah tiba di Mahkamah Agung, tapi tak diselesaikan. Padahal sesuai laporan identitas pelakunya sangat jelas.
Politisi Partai Kedaulatan ini mengatakan, rakyat Papua telah hidup lama dengan pemerintahan Indonesia dan rakyat tahu sepekterjang dan prilaku TNI/Polri. Rakyat cukup kenyang dengan semua sikap prilaku dimasa Orde Baru tapi juga di masa reformasi. Jadi seseorang dapat memberikan penilaian penilaian seperti kasus penculikan dan pembunuhan terhadap Ketua Dewan Presidium Papua mendiang Theys Eluay yang semula disangkal habis habisan, tapi ternyata terbukti dilakukan. “Semua pelajaran itu membuat orang gampang menarik benang merah tentang keterlibatan TNI/Polri di masyarakat,” tukasnya.
“Bolehlah reaksi yang dilakukan itu tapi tak harus sampai pada tindakan mengambil sikap seperti ini karena masih ada cara cara lain yang lebih terhormat serta pelbagai pendekatan dapat dilakukan untuk meminta klarifikasi, tapi tak serta merta orang dipanggil secara paksa. Apakah orang dipanggil karena orang tekah membuat tundakan kriminal,” imbuhnya.
Dikatakannya, kalau soal pernyataan orang menulis buku yang lebih keras dari itu di waktu lalu sampai sekarang orang menulis buku tentang keterlibatan TNI/Polri dan banyak bukti bukti seperti itu kenapa yang lalu tak dipanggil untuk pertanggungjawaban itu tertulis dan resmi yang bisa diambil sebagai dasar hukum tapi tak diproses tapi tiba tiba ada pernyataan dari Sokrates lalu ia harus dipanggil paksa. Hal ini tak fair dan tak adil dalam konteks seperti itu.
Menurutnya, pihaknya menghargai dan menghormati lembaga yang bertanggungjawab tapi dalam situasi yang seperti sekarang ini jangan menambah masalah lagi yang justru membuat persoalan makin runyam. Pernyataan ini sudah sangat meresahkan apalagi kalau sampai tindakan pemanggilan paksa dilakukan. “Bukan hanya Pangdam dan Kapolda pusing, DPRP juga pusing serta seluruh rakyat akan pusing. Dunia akan memberikan komentar yang sangat luar biasa terhadap sikap seperti itu.
Sekretaris Kaukus Parlemen Pegunungan Tengah Papua Nasson Uti SE menandaskan, Polda harus bijaksana ketika menangani suatu persoalan. Pasalnya, masalah ini menyangkut harkat dan martabat pimpinan Gereja Sinode.
Karena itu, tambahnya, jika ada masalah sebaiknya TNI/Polri dengan jiwa besar bersama para pihak terkait untuk mendiskusikan dan berdialog bersama untuk mengkaji persoalan agar tak menimbulkan konflik dan kontroversi yang berkepanjangan.
“TNI/Polri tak boleh mengatakan karena dia salahkan saya jadi saya harus tangkap dia. Hal ini tak boleh terjadi tapi mesti professional. Kalau ada masalah kan ada Gubernur tanyakan kepada Gubernur, ada DPRP tanyakan kepada DPRP serta ada pihak Gereja tanyakan kepada pihak Gereja. Tanggungjawab kita bukan hanya Puncak Jaya, tandasnya. (mdc)
Tags:
Churches News
Polda Diminta Stop Panggil Sokrates
Kamis, 12 Agustus 2010 20:07
JAYAPURA—Pemanggilan Pdt Duma Sokrates Sofyan Yoman Oleh Polda Papua, terkait pernyataan tentang berlarut-larutnya penyelesaian konflik di Puncak Jaya yang dinilai memojokkan TNI/Polri, menyulut keprihatinan Gereja. Sebagai bentuk keprihatinan itu, gereja akhirnya menyerukan dialog nasional menjadi pilihan satu-satunya penyelesaian konflik berkepanjangan tersebut.
Pernyataan gereja ini menyusul keresahan serta keprihatian gereja-ger eja di Tanah Papua terhadap kondisi umat dan masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya serta Tanah Papua secara keseluruhan.
Rapat yang dihadiri petinggi Gereja di Tanah Papua yakni Ketua Sinode GKI di Tanah Papua Pdt Jemima J Mirino-Krey Sth, Ketua Sinode Gereja Injili di Indonesia Pdt Lipius Biniluk STh, Ketua Sinode Kingmi di Tanah Papua Pdt DR Benny Giay, Persekutuan Gereja-Gejera Baptis di Tanah Papua Pdt Andreas Kogoya SMth, dan Keuskupan Jayapura Leo Laba Lajar OFM, di Kantor Sinode GKI di Tanah Papua di Jayapura, Kamis (12/8) kemarin.
Berhasil merumuskan pernyataan-pernyataan moral serta keprihatinan gereja-gereja di Tanah Papua terhadap kasus-kasus di Tanah Papua serta Kabupaten Puncak Jaya secara khusus. Petinggi gereja di Tanah Papua menyerukan untuk segera dilakukan dialog nasional dalam rangka mencari solusi penyelesaian masalah-masalah di Tanah Papua secara adil, bermartabat dan manusiawi yang dimediasi pihak ketiga yang lebih netral. Gereja-gereja di Tanah Papua akan tetap konsisten dan teguh dalam memperjuangkan hak-hak umat Tuhan sesuai injil Yesus Kristus.
Gereja juga menyerukan kepada Gubernur Provinsi Papua, para pemimpin gereja dan agama di seluruh Tanah Papua, Dewan Adat Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua, Pangdam XVII Cenderawasih, Kapolda Papua untuk berdialog dan dialog ini difasilitasi oleh pihak gereja.
Tanpa melupakan pemanggilan Polda Papua terhadap salah satu pemimpin gereja, maka gereja pun meminta kepada Kapolda Papua untuk segera menghentikan pemanggilan terhadap Ketua Umum Badan Pelayanan Pusat Gereja-Gereja Baptis Papua atas nama Pendeta Duma Sokratez Sofyan Yoman.
Khusus untuk masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya dan Tanah Papua secara umum, gereja memohon agar tetap tenang dalam menghadapi tragedi menyedihkan yang masih terus berlangsung di Tanah Papua hingga saat ini.
DPRP dan MRP juga diminta untuk membuka mata dan telinga terkait rentetan persitiwa penembakan di Kabupaten Puncak Jaya dengan segera memanggil Gubernur Provinsi Papua selaku penguasa sipil di Papua, Kapolda Papua dan Pangdam XVII Cenderawasih pejabat negata yang bertanggungjawab akan keamanan wilayah di Tanah Papua untuk memberikan kejelasan terkait sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya selama ini.
Lebih khusus kepada Kapolda Papua, Gereja mengharapkan, pengungkapan terhadap para pelaku teror penembakan di wilayah tersebut segera diungkapkan kepada publik.
Dan kepada Komisi Hak Asasi Nasional (KOMNAS HAM) dan KOMNAS HAM Perwakilan Papua untuk segera membentuk Tim Independent dalam rangka mencari pelaku dibalik seluruh kekerasan yang terjadi di Puncak Jaya untuk memperoleh data dan fakta yang akurat demi penegakan hkum, keadilan dan kebenaran.
Dalam berbagai persoalan dan realita kekerasan terhadap masyarakat asli Papua di seluruh Tanah Papua, gereja-gereja di Tanah Papua terus mendoakan Pemerintah, TNI da POLRI agar dikuatkan dan diberi hikmat oleh Tuhan Allah untuk menghadirkan keamanan yang sepenuhnya bagi masyarakat di Papua dalam takut akan Tuhan dan mengasihi sesama manusia. (hen)
Polda Diminta Stop Panggil Sokrates
Gereja di Tanah Papua Serukan Dialog Nasional
JAYAPURA—Pemanggilan Pdt Duma Sokrates Sofyan Yoman Oleh Polda Papua, terkait pernyataan tentang berlarut-larutnya penyelesaian konflik di Puncak Jaya yang dinilai memojokkan TNI/Polri, menyulut keprihatinan Gereja. Sebagai bentuk keprihatinan itu, gereja akhirnya menyerukan dialog nasional menjadi pilihan satu-satunya penyelesaian konflik berkepanjangan tersebut.Pernyataan gereja ini menyusul keresahan serta keprihatian gereja-ger eja di Tanah Papua terhadap kondisi umat dan masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya serta Tanah Papua secara keseluruhan.
Rapat yang dihadiri petinggi Gereja di Tanah Papua yakni Ketua Sinode GKI di Tanah Papua Pdt Jemima J Mirino-Krey Sth, Ketua Sinode Gereja Injili di Indonesia Pdt Lipius Biniluk STh, Ketua Sinode Kingmi di Tanah Papua Pdt DR Benny Giay, Persekutuan Gereja-Gejera Baptis di Tanah Papua Pdt Andreas Kogoya SMth, dan Keuskupan Jayapura Leo Laba Lajar OFM, di Kantor Sinode GKI di Tanah Papua di Jayapura, Kamis (12/8) kemarin.
Berhasil merumuskan pernyataan-pernyataan moral serta keprihatinan gereja-gereja di Tanah Papua terhadap kasus-kasus di Tanah Papua serta Kabupaten Puncak Jaya secara khusus. Petinggi gereja di Tanah Papua menyerukan untuk segera dilakukan dialog nasional dalam rangka mencari solusi penyelesaian masalah-masalah di Tanah Papua secara adil, bermartabat dan manusiawi yang dimediasi pihak ketiga yang lebih netral. Gereja-gereja di Tanah Papua akan tetap konsisten dan teguh dalam memperjuangkan hak-hak umat Tuhan sesuai injil Yesus Kristus.
Gereja juga menyerukan kepada Gubernur Provinsi Papua, para pemimpin gereja dan agama di seluruh Tanah Papua, Dewan Adat Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua, Pangdam XVII Cenderawasih, Kapolda Papua untuk berdialog dan dialog ini difasilitasi oleh pihak gereja.
Tanpa melupakan pemanggilan Polda Papua terhadap salah satu pemimpin gereja, maka gereja pun meminta kepada Kapolda Papua untuk segera menghentikan pemanggilan terhadap Ketua Umum Badan Pelayanan Pusat Gereja-Gereja Baptis Papua atas nama Pendeta Duma Sokratez Sofyan Yoman.
Khusus untuk masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya dan Tanah Papua secara umum, gereja memohon agar tetap tenang dalam menghadapi tragedi menyedihkan yang masih terus berlangsung di Tanah Papua hingga saat ini.
DPRP dan MRP juga diminta untuk membuka mata dan telinga terkait rentetan persitiwa penembakan di Kabupaten Puncak Jaya dengan segera memanggil Gubernur Provinsi Papua selaku penguasa sipil di Papua, Kapolda Papua dan Pangdam XVII Cenderawasih pejabat negata yang bertanggungjawab akan keamanan wilayah di Tanah Papua untuk memberikan kejelasan terkait sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya selama ini.
Lebih khusus kepada Kapolda Papua, Gereja mengharapkan, pengungkapan terhadap para pelaku teror penembakan di wilayah tersebut segera diungkapkan kepada publik.
Dan kepada Komisi Hak Asasi Nasional (KOMNAS HAM) dan KOMNAS HAM Perwakilan Papua untuk segera membentuk Tim Independent dalam rangka mencari pelaku dibalik seluruh kekerasan yang terjadi di Puncak Jaya untuk memperoleh data dan fakta yang akurat demi penegakan hkum, keadilan dan kebenaran.
Dalam berbagai persoalan dan realita kekerasan terhadap masyarakat asli Papua di seluruh Tanah Papua, gereja-gereja di Tanah Papua terus mendoakan Pemerintah, TNI da POLRI agar dikuatkan dan diberi hikmat oleh Tuhan Allah untuk menghadirkan keamanan yang sepenuhnya bagi masyarakat di Papua dalam takut akan Tuhan dan mengasihi sesama manusia. (hen)
Tags:
Churches News
Pangdam — Kapolda Harus Jujur Soal Puncak Jaya
Image via WikipediaPangdam — Kapolda Harus Jujur Soal Puncak Jaya
JAYAPURA—Berlarut-larutnya penembakan yang terjadi di wilayah Kabupaten Puncak Jaya, membuat pihak gereja ‘jenuh’. Untuk itu, Pangdam dan Polda Papua diminta untuk saatnya jujur soal status Puncak Jaya. “Yang belajar untuk ciptakan konflik itu siapa, teorinya kan mereka (TNI POLRI) yang tahu, Gereja sudah tahu kok, siapa yang bermain di sana,” terang seorang tokoh gereja di Papua, Duma Sokrates Sofyan Yoman, via telephon kepada media ini, Kamis (5/8) malam kemarin.Sokrates mengatakan, yang menetapkan bahwa Papua ini daerah Konflik bukan pemerintah Papua, bukan juga rakyat Papua pemilik tanah Papua, namun yang menetapkan status daerah konflik di Papua adalah aparat militer dan pemerintah pusat.
“Siapa yang mengungumkan bahwa Papua ini daerah konflik, ya mereka itu yang sebenarnya menciptakan konflik, inikan teori mudah,” ungkap Duma Sokrartes.
Ia menjelaskan, Papua secara umum dan Puncak Jaya merupakan wilayah yang tepat bagi aparat keamanan untuk menerapkan teori-teori militeristik, baik dari segi strategis maupun pengembangan teori-teori baru.
“Puncak Jaya itu pembiaran, konflik diciptakan, dipelihara setelah sudah bisa bergerak dengan sendirinya maka konflik itu dibiarkan, yang kemudian konflik ini menjadikan mereka adalah pahlawan-pahlawan, karena membunuh warga negaranya sendiri,” singgung Sokrates.
Sementara itu, tanggapan yang sama juga dilayangkan, Juru Bicara Political West Papua, Saul Bomoy. Ia juga meminta kepada aparat keamanan lebih khusus Polda Papua untuk bisa menentukan status persoalan di Puncak Jaya.“Apakah yang di Puncak Jaya itu masuk dalam tindakan kriminal atau tindakan politik,” tanyanya.
Polda Papua, ungkapnya, harus bisa memberikan rasa aman kepada Warga masyarakat yang ada di Kabupaten Puncak Jaya, pasalnya penembakan yang terus terjadi di Puncak Jaya seolah-olah menjadi proyek tersendiri bagi aparat kepolisian. “Pak Bupati Puncak Jaya pernah bilang, bahwa APBD Puncak Jaya terkuras hanya untuk keamanan, apakah itu betul, kalau betul, bagaimana sikap Polda terhadap keberlangsungan pemerintahan disana,” tanya.
Polda Papua, sambungnya, harus bisa mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan teror penembakan di Puncak Jaya.
“Baku tembak dalam Kota, inikan sudah lumpuhkan Pemerintahan, tapi kenapa polisi masih terus bertahan bahwa kasus tersebut hanyalah kriniminal biasa, padahal pemerintahana disana berjalan tidak normal,” tandasnya. (hen)
Tags:
Churches News
Listen to the Spirit, receive the anointing, Coffey urges Baptists
| Listen to the Spirit, receive the anointing, Coffey urges Baptists |  |  |
| By Ken Camp, Baptist Standard | ||
| Published: July 29, 2010 | ||
| 0diggsdigg HONOLULU -- Human effort and creative strategies lead to futility apart from an anointing by God’s Holy Spirit, British Baptist leader David Coffey told the opening session of the Baptist World Congress, July 28 in Honolulu. Coffey, who completes his five-year term as president of the Baptist World Alliance at the international gathering in Hawaii, challenged Baptists from around the world to hear and heed the Holy Spirit.
Baptists run the risk of having “the appointing without the anointing,” he warned. From his virgin birth to his empowered ministry of teaching, preaching, healing and perfect obedience to God’s plan, the Holy Spirit rested upon Jesus Christ, Coffey observed. “The Holy Spirit is integral to the birth, the identity and the mission ministry of Jesus,” he said. “So, why is it we so often to choose to go it alone?” When Baptists choose to follow their own methods and timing rather than God’s, they fail to follow in the footsteps of their forebears, Coffey noted. He cited the example of early English Baptists John Smyth and Thomas Helwys, missionary Lottie Moon and civil rights leader Martin Luther King Jr. God wants the Spirit-filled ministry of Jesus Christ to continue through his people, Coffey said. “The essence of the Holy Spirit’s ministry is to bring the presence of Christ to his people. His purpose is that Jesus is known, loved, honored and praised,” he said. The Spirit of God brings attention to the Son of God, exalting Christ and making him known, he said. To be the people God has called them to be, Baptists should be able to testify the Holy Spirit lives within them and rests upon them, Coffey said. “If you can’t say the Holy Spirit is in me, then you cannot be truly part of God’s family. If you can’t say the Holy Spirit is on me, you cannot be truly effective in ministry,” he said. When the Holy Spirit rests upon God’s people, obedience and service mark their lives, he said. “When the Holy Spirit is truly upon people, Jesus is leading his people and it shows,” Coffey said. “It produces healthy churches and fruitful mission. “The Holy Spirit inspires praise and worship. He creates fellowship between diverse people. … The greatest sign of the Holy Spirit on us is that God makes us part of his action plan for winning a lost world. … He has called and equipped us to be the actors in his great drama.” When God’s people are anointed by God’s Spirit, they have no call to them of themselves as “nobodies,” Coffey insisted. “Friends, the people of God are never a little people. The world may despise and hate us. The world may persecute us and seek to destroy us. The world may exercise might without morality and power without compassion,” he said. “But the truth is when the world has left the battlefield, the last people standing will be those who can exclaim, ‘The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me.’” At a news conference prior to the opening session of the Baptist World Congress, Coffey characterized the global Baptist fellowship as a people of “praying hands and dirty hands” -- people who seek the Holy Spirit for vision but who face the world as it is and seek to make it better. Coffey reflected briefly on his five years as BWA president and a few words of counsel for President-elect John Upton. “We don’t have to make the gospel relevant, but we do have to demonstrate its relevance,” he said. Baptists also need to respond to the challenge to “demonstrate the ongoing vitality of being a Baptist,” Coffey concluded. “The next generation may not want to inherit our institutional structures, but they want our vision.” Coffey, a former Baptist pastor, was general secretary of the Baptist Union of Great Britain for 15 years before retiring. ---Ken Camp is managing editor of the Texas Baptist Standard. http://www.baptiststandard.com/index.php?option=com_content&task=view&id=11447&Itemid=53 | ||
Tags:
Churches News
