Rabu, 26 Januari 2011 | 13:33 WIB
Besar Kecil Normal

TEMPO Interaktif, Jakarta -Organisasi separatis Otorita Nasional Papua Barat (ONPB) mengajak pemeintah di Jakarta berdialog untuk menyelesaikan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di Papua.

“Otorita punya saran, Jakarta dan Papua duduk bareng," kata Jacob Rumbiak, Menteri Luar Negeri ONPB, lewat sambungan telepon internasional kepada Tempo siang ini. Jacob mempersilakan pemerintah Jakarta menentuan jadwal dan tempat dialog.

Menurut dia, kekerasan di Papua selama 48 tahun harus dihentikan. Kekerasan terakhir dialami oleh Anggun Pugukiwo dan Telenngen Gire pada 27 Mei 2010. Pelakunya anggota Batalyon 753 AVT/Nabire Kodam XVII/Cenderawasih, yaitu Wakil Komandan Pos Gurage Sersan Dua Irwan Risqianto (divonis 10 bulan penjara), anggota Pos Gurage Prajurit Satu Thamrin Mahangiri (divonis 8 bulan penjara), dan Anggota Pos Gurage Prajurit Satu Yakson Agu (divonis 9 bulan).

Kondisi ini, kata Jacob, membuat sebagian masyarakat Papua marah. Pemerintah Indonesia seharusnya terbuka dalam menyelesaikan persoalan mengingat masalah kekerasan di Papua telah menjadi perhatian masyarakat internasional. “Tujuan dialog demi menjaga martabat Indonesia dan juga masyarakat Papua,” ucap Jacob.

Tanpa penyelesaian sengketa di Papua, Jacob khawatir pemerintah sulit melaksanakan pembangunan di Papua. Peran TNI semestinya melindungi masyarakat bukan justeru menganiaya warga.

Hamluddin
Akses 26/1/11: http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2011/01/26/brk,20110126-309038,id.html

KEPADA YTH:
KEPADA MAHASISWA/I DAN
MASYARAKAT PAPUA
SE JAWA & BALI.


SEBAGAI UPAYA KITA BERSAMA MENDORONG PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PAPUA, YANG TIDAK ADA UJUANG PANGKALNYA.

MEGISTER PERDAMAIAN DAN RESOLUSI KONFLIK UGM AKAN MELAKSANAKAN
SEMINAR NASIONAL TEMA:

DIALOG KONSTRUKTIF JAKARTA-PAPUA

MENGHADIRKAN PEMBICARA YANG KOMPETEN DI BIDANGNYA MASING-MASING DIANTARANYA:

1. DR.MURIDAN SW.
2. LETJEND TNI PURN. BAMBANG DARMONO
3. SAMSU RIZAL PANGGAMBEAN,MS
4. YORIS RAWEYAI
5. PROF.DR.ICHLASUL AMAL,MA
6. MARKUS HALUK

KEGIATAN INI SEDIA-NYA AKAN DILAKSANAKAN PADA:

HARI: KAMIS
TGL: 20 JANUARI 2011
TEMPAT, DLL LIHAT DI PANFLET


SEMINAR NASIONAL
DIALOG KONSTRUKTIF JAKARTA-PAPUA


PARES L.WENDA
KETUA PANITIA

Selasa, 14 September 2010 17:28

Dialog Jakarta–Papua, Ditolak SBY

JAYAPURA—Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menolak adanya upaya Dialog Jakarta-Papua yang  tengah digagas LIPI, Presiden lebih memilih akan membangun komunikasi yang konstruktif dengan Papua sebagai bentuk dialog untuk membangun Pa­pua yang lebih baik  dalam rangka mencari penyele­saian masalah Papua terutama yang berkaitan dengan agenda Pembangunan di dua Provinsi Paling timur ini.
Pendapat tentang adanya kesan menolak tentang Dialog Jakarta Papua ini disampaikan Staf Ahli Khusus Pre­siden Velix Wanggai kepada Bintang Papua Selasa(14/9) sebagaimana pernah diutarakan staf khusus Presiden ini saat bertandang ke Kantor Redaksi Bintang Papua beberapa pekan lalu, kembali ditegaskan lagi.
Kalau selama ini berbagai upaya Positif hingga tahapan pra dialog sudah digagas LIPI dan siap mendapatkan restu Pemerintah Pusat, namun upaya positif dari lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini tidak mendapat respon Pemerintah   SBY bahkan Presiden sendiri menilai kalau dialog Jakarta Papua yang digagas  berbau Politik  dan membahayakan eksistensi Negara.
Pendapat Presiden tentang “Dialog Jakarta Papua”,akan digantikan dengan membangun “ Komunikasi Konstruktif” dengan Papua tentang Pembangunan di Papua dalam kerangka Otsus Papua, dimana pembangunan yang tengah berlangsung di Papua dan menemui kebuntutan dan tidak membawa kesejahteraan kepada rakyat Papua bisa diperbaiki,” ujar Velix Wanggai.
Dikatakan, kalau sebenarnya upaya dan kerja keras LIPI  sebagai lembaga risetnya Indonesia ataupun sebagai lembaga intelektual, kehadirannya tetap dihargai dan gagasannya tentang membangun dialog antara rakyat Papua dengan Peme­rintah pusat tetap dihormati. “Apapun format tentang dialog antara Pemerintah Pusat dengan Papua akan tetap dilaksanakan dengan komunikasi konstruktif tadi, yang semuanya masih dalam kerangka  pelaksanaan  Evaluasi Otsus, hal ini sudah ditegaskan presiden saat menyampaikan pidato kene­garaannya 16 Agustus lalu dan public di Papua harus mengetahui hal ini,”jelasnya. (Ven)