Tampilkan postingan dengan label Investor di Papua. Tampilkan semua postingan
MRP Warning Investor di Asmat
Saturday, 04 September 2010 21:12
JUBI --- Gema bangun blok Asmat dan blok Salawati sebagai pusat eksplorasi minyak dan gas di wilayah Papua makin membumi. Erna Mahuze, anggota MRP dari wilayah Selatan Papua mengatakan investor harus hati-hati.“Seluruh wilayah Kabupaten Asmat itu daerah rawa, sulit dijangkau. Jika buat usaha di sana harus dikaji dengan baik,” ujarnya, Jumat (3/9)
Kabupaten Asmat sebagai daerah rawa ternyata tidak menyurutkan semangat investor dari luar Papua untuk berinvestasi di sana.
Bupati Asmat, Yuventius Biakai, akhir Agustus kemarin mengatakan, para Investor asing akan membantu mendanai sejumlah program pemerintah, termasuk menjual minyak bumi dan gas alam yang diproduksi.
Namun bagi Erna, sejauh itu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat adat Asmat dan tidak bertentangan dengan mereka, tidak menjadi soal.
“Saya mendukung jika ada yang dukung. Tetapi persoalannya masyarakat adat menentangnya. Oleh karena itu, pemerintah harus sadar untuk menjadi mediator dalam berdialog dengan masyarakat dan investor,” ujar Erna.
Blok West Salawati seluas 4.826 km2 dan Blok Asmat 14.700 km2 ditargetkan sebagai pusat eksplorasi minyak dan gas di wilayah Papua.
Blok Asmat tadinya dikelola oleh PT Indonesia Papua Petroleum (IPP) melalui kontrak dengan pemerintah tujuh tahun silam. Sementara Blok West Salawati dipegang oleh Pearl Energy Pte Ltd. (Timo Marten)
Tags:
Investor di Papua
REDD Hancurkan Masyarakat Adat Papua
JUBI --- Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD), atau Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan ternyata bisa 'membunuh' masyarakat adat di Papua.
Erna Mahuze, anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) mengatakan, program REDD justru akan menjadikan masyarakat adat Papua dalam bahaya.
"Sumber hidup orang Papua adalah di hutan. Jika hutan punah mereka tinggal di mana?" tanyanya.
Pada Konferensi perubahan Iklim di Denpasar Bali, 27 April 2007 lalu, Gubernur Papua, Barnabas Suebu dan Gubernur Papua Barat, Abraham Oktavianus Atururi bersepakat mengalokasikan 5 juta ha hutan Papua untuk mekanisme perdagangan karbon.
"REDD itu baik, tetapi persoalannya sumber hidup orang Papua ada pada hutan. Kasihan masyarakat adat kalau hutan sudah habis," lanjut Erna.
Seperti dikabarkan, REDD sudah mulai di Papua. REDD awalnya difokuskan untuk stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca (emisi) pada sektor industri. Di Indonesia, selain Riau dan Kalimantan, Papua kini siap melaksanakan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan. Ini dimungkinkan karena dari 42 juta hektar, hutan Papua ternyata bisa menyimpan lebih dari 400 ton karbon bagi kelangsungan hidup di bumi.
Untuk mendanai pengurangan emisi itu, Brasil, Uni Eropa, Jepang, Amerika Serikat dan Norwegia, siap membiayai pengelolaannya. Diantaranya dengan memberi dana hibah untuk US $10 per ton karbon, kecuali untuk kebun kelapa sawit.
"Hutan Papua sudah habis, maka pemerintah harus jeli melihat tawaran yang datang. Jangan tumpang tindih," tegas Erna. (Timo Marten)
http://www.tabloidjubi.com/index.php/daily-news/headlines/8884-redd-hancurkan-masyarakat-adat-papua
Erna Mahuze, anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) mengatakan, program REDD justru akan menjadikan masyarakat adat Papua dalam bahaya.
"Sumber hidup orang Papua adalah di hutan. Jika hutan punah mereka tinggal di mana?" tanyanya.
Pada Konferensi perubahan Iklim di Denpasar Bali, 27 April 2007 lalu, Gubernur Papua, Barnabas Suebu dan Gubernur Papua Barat, Abraham Oktavianus Atururi bersepakat mengalokasikan 5 juta ha hutan Papua untuk mekanisme perdagangan karbon.
"REDD itu baik, tetapi persoalannya sumber hidup orang Papua ada pada hutan. Kasihan masyarakat adat kalau hutan sudah habis," lanjut Erna.
Seperti dikabarkan, REDD sudah mulai di Papua. REDD awalnya difokuskan untuk stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca (emisi) pada sektor industri. Di Indonesia, selain Riau dan Kalimantan, Papua kini siap melaksanakan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan. Ini dimungkinkan karena dari 42 juta hektar, hutan Papua ternyata bisa menyimpan lebih dari 400 ton karbon bagi kelangsungan hidup di bumi.
Untuk mendanai pengurangan emisi itu, Brasil, Uni Eropa, Jepang, Amerika Serikat dan Norwegia, siap membiayai pengelolaannya. Diantaranya dengan memberi dana hibah untuk US $10 per ton karbon, kecuali untuk kebun kelapa sawit.
"Hutan Papua sudah habis, maka pemerintah harus jeli melihat tawaran yang datang. Jangan tumpang tindih," tegas Erna. (Timo Marten)
http://www.tabloidjubi.com/index.php/daily-news/headlines/8884-redd-hancurkan-masyarakat-adat-papua
Tags:
Investor di Papua
